Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar rapat koordinasi bersama berbagai perwakilan RI di Malaysia guna mematangkan substansi menjelang Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) ke-14 kedua negara.
Pertemuan puncak yang mempertemukan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini akan diselenggarakan pada minggu pertama atau kedua Agustus 2026, bertempat di Penang.
Kerja sama kedua negara di sektor pekerja migran, menurut Mukhtarudin, harus terintegrasi secara kuat mulai dari perwakilan RI di luar negeri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga menyentuh pemerintahan desa.
"Banyak stakeholders yang terlibat secara tegas dalam aturan turunan undang-undang. Oleh karena itu, ini harus menjadi dasar kita bersama untuk bersinergi demi mengimplementasikan amanat perlindungan pekerja migran secara nyata," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam keterangannya.
Dalam rapat yang diselenggarakan secara daring, Jumat, Duta Besar RI untuk Malaysia Mohammad Iman Hascarya Kusumo menggarisbawahi dua isu krusial terkait pelindungan pekerja migran yang memerlukan perhatian segera dari kedua belah pihak.
Pertama, kata dia, Indonesia berharap dapat mempercepat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) mengenai perekrutan dan penempatan pekerja formal Indonesia di Malaysia demi menjamin kepastian hukum yang lebih baik.
Kedua, Iman mendorong pemerintah Malaysia untuk memberikan pengakuan hukum terhadap Community Learning Center (CLC) atau pusat kegiatan belajar masyarakat yang berada di luar kawasan perkebunan, guna memastikan hak dan akses pendidikan bagi anak-anak para pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi secara layak.
Sementara, itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia merupakan bagian krusial dari upaya pelindungan WNI terbesar di luar negeri.
Baca juga: Menjamin akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia
Sekretaris Jenderal Dikdasmen Suharti menyoroti nasib puluhan ribu anak usia sekolah di Malaysia. Sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak pekerja migran, termasuk mereka yang saat ini berstatus tidak memiliki dokumen resmi.
"Nah, ini dia masalahnya. Anak-anak ini mungkin lahir dan tumbuh di Malaysia, tetapi mereka tetap anak-anak Indonesia. Masa depan mereka adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan begitu saja," ujar Suharti tegas.
Suharti menjelaskan bahwa perhatian besar terhadap sektor pendidikan di luar negeri ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda penguatan SDM, sains, teknologi, dan kesehatan.
Kemendikdasmen menerjemahkan arahan kepala negara tersebut melalui visi besar Pendidikan Bermutu untuk Semua.
"Kata 'semua' itu punya makna yang mendalam. Artinya, semua anak Indonesia di mana pun mereka berada, tanpa terkecuali, harus bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan mampu menuntaskan pendidikan minimal hingga jenjang pendidikan menengah," katanya.
Lebih lanjut, Suharti tidak menampik bahwa tantangan perluasan akses pendidikan ini sangat besar. Di dalam negeri saja, masih ada sekitar 20 persen anak usia 16 hingga 18 tahun yang belum bisa mengenyam pendidikan menengah.
Tantangan tersebut tentu menjadi berkali-kali lipat lebih berat bagi anak-anak pekerja migran, terutama yang berstatus undocumented di Malaysia.
Oleh karena itu, melalui rakor bersama jajaran KBRI Kuala Lumpur dan Kementerian P2MI ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mencari solusi komprehensif agar tidak ada satu pun anak Indonesia di Malaysia yang kehilangan hak belajarnya.
Melalui integrasi kebijakan antara pelindungan ketenagakerjaan dari Kementerian P2MI dan perluasan akses belajar dari Kemendikdasmen, pemerintah optimistis dapat menghadirkan perlindungan yang lebih holistik bagi WNI di Malaysia.
Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan para pekerja migran sekaligus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa di luar negeri.
Baca juga: CLC di Tawau peroleh bantuan operasional 2024 jenjang sekolah dasar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
