Jakarta (ANTARA) - Akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB) Achmad Baidowi menilai keterbukaan Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik dan masukan publik dapat memperkuat kualitas demokrasi sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis fakta dan data.
Menurut Baidowi, sikap Presiden yang menyatakan kesiapan menerima kritik dan menelaah berbagai masukan secara seksama menunjukkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta merespons dinamika yang berkembang di lapangan.
"Kesiapan Presiden Prabowo Subianto menerima kritik dan menelaah secara seksama patut diapresiasi. Hal ini tentunya berdampak positif pada iklim demokrasi yang terus kita jaga," kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menilai komitmen tersebut mencerminkan karakter pemimpin yang lahir dari proses demokrasi dan memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut dia, kesiapan untuk menelaah berbagai masukan juga menunjukkan pentingnya penggunaan data dan fakta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
"Kesiapan menelaah secara seksama menunjukkan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang peduli terhadap fakta dan data. Artinya, kesiapan untuk menelaah menunjukkan sikap melihat dan menganalisa data agar tidak salah dalam mengambil keputusan," ujar Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN (IKADIP) itu.
Baidowi mencontohkan salah satu aspirasi publik yang mendapat perhatian pemerintah adalah kritik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya respons terhadap masukan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
"Salah satu aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti adalah kritik terhadap tata kelola program MBG yang mana Presiden tidak menutup mata dengan buruknya tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti proses penegakan hukum terhadap sejumlah pihak yang berjalan tanpa intervensi pemerintah.
Menurut dia, hal tersebut menjadi indikator adanya komitmen untuk menjaga independensi proses hukum sekaligus merespons tuntutan publik terkait pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
"Begitupun proses hukum terhadap sejumlah anggota kabinet, tidak ada intervensi menunjukkan bahwa Presiden komitmen dan peduli terhadap tuntutan publik di sektor penegakan hukum," ujar Baidowi.
Ia mengharapkan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan evaluasi dapat terus dipertahankan guna mendukung perbaikan kebijakan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Baca juga: Presiden ingatkan MBG tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum
Baca juga: Presiden Prabowo copot pejabat BGN: "Saya tak mau uang rakyat dicuri"
Baca juga: Mensesneg: Presiden rutin pantau pelaksanaan program pemerintah
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
