Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax.
Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pokok.
Selain itu, konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, maupun berbagai produk gaya hidup juga berpotensi mengalami penurunan.
"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.
Secara bersamaan, lanjut Hasran, UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan harga berbagai bahan baku impor yang banyak digunakan pelaku usaha, termasuk kedelai, gandum, dan gula.
"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.
Baca juga: Pemerintah-DPR kaji stimulus untuk mitigasi dampak kenaikan Pertamax
Baca juga: Purbaya nilai dampak kenaikan Pertamax ke inflasi relatif terbatas
CIPS menyoroti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan UMKM.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia guna mengurangi tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan untuk menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani UMKM.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), meninjau tarif impor bahan baku yang masih membebani industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.
“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.
Baca juga: BI nilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi ke inflasi bersifat terbatas
Baca juga: Anggota Komisi VI ingatkan antisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
