Jakarta (ANTARA) - Rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, memutuskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) dan offtaker hasil panen petani, khususnya gabah/beras dan jagung.
"Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat jumpa pers selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
"Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," sambung Zulhas.
Baca juga: Presiden kumpulkan menteri hingga dirut BUMN bahas Kopdes
Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan peran KDKMP sebagai offtaker hasil panen di desa itu akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Alhasil, kata dia, KDKMP tidak akan menggantikan atau bersaing dengan BUMDes karena keduanya akan saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing.
"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa," kata Yandri.
Yandri menambahkan ke depan seluruh potensi desa juga akan dimaksimalkan melalui KDKMP.
"Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa," ujarnya.
Baca juga: Prabowo: KDKMP pusat ekonomi desa dan penyalur utama subsidi
Baca juga: Zulhas tegaskan kopdes beda dengan supermarket
Sehingga, kata Yandri, pemerintah desa dengan segala unsurnya mempunyai kepentingan Kopdes ini berhasil karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80 persen akan kembali ke rakyat di desa itu.
Rapat terbatas membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Kepresidenan Rabu sore sampai malam hari diikuti oleh sejumlah menteri, di antaranya Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Baca juga: Mensos: Pemerintah siapkan skema penyaluran bansos lewat KDMP
Baca juga: Pengurus yakin Kopdes Merah Putih bisa jadi penggerak ekonomi rakyat
Baca juga: Presiden minta MBG diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
