Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kementeriannya dengan kementerian/lembaga lain terkait mulai mendalami berbagai masalah yang dilaporkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) termasuk mengenai penyalahgunaan titik-titik lokasi dapur SPPG.
Hasil pendalaman itu akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto bulan depan terhitung sejak Rabu (15/7).
"Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.)," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat jumpa pers setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
Baca juga: Presiden kumpulkan menteri hingga dirut BUMN bahas Kopdes
Di Istana Kepresidenan, selama kurang lebih 4 jam, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan dua agenda utama, yaitu membahas MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Selepas rapat, Zulhas menyampaikan hasil kajian dan pendalaman itu nantinya menjadi pijakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola MBG.
"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini," kata Zulhas saat jumpa pers.
Zulhas menjelaskan pemerintah saat ini telah memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG.
"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," kata Zulhas.
Baca juga: Presiden minta BGN kaji anggaran MBG Rp15 ribu per siswa
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit yang mengelola dapur MBG dan mendistribusikan makanan bergizi gratis ke para penerima manfaat, yaitu anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kecukupan dan kelayakan anggaran MBG untuk alokasi Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran per porsi MBG untuk tiap siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000, dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku, di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, yang juga mengikuti rapat, mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
"Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya," kata Agustina setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.
Baca juga: Presiden minta MBG diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
