Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi juara pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2025, mengungguli Pemprov Sulawesi Selatan di posisi kedua dan DI Yogyakarta di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Jakarta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai kebijakan inovatif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan berbagai program unggulan Pemprov DKI sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anak sekolah, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan akses gizi yang cukup dan berkelanjutan.
Rano menambahkan visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan juga selaras dengan prinsip SDGs.
Untuk memperkuat implementasinya, Pemprov DKI membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, serta filantropi.
Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs, dengan salah satu program yang berkontribusi signifikan, yakni kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui pangan bersubsidi.
Kebijakan itu menyasar kelompok rentan yang, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, masih mengalokasikan 30-45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.
Baca juga: DKI jadi provinsi pertama yang berkolaborasi dengan BPS data RW kumuh
Sebagai landasan pelaksanaan, Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi.
Hasilnya, sejak 2017 hingga 2025, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan pada kisaran Rp126.000, atau sekitar 40-50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” tutur Rano.
Kemudian pada 2025, tercatat jumlah penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang, dengan kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia sebanyak 154.175 orang.
Dengan berbagai capaian tersebut, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mengejar target-target SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.
Baca juga: Ekonomi DKI triwulan III-2025 didominasi perdagangan besar dan eceran
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2025 tertinggi di Indonesia
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
