Jakarta (ANTARA) -
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pemerintah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi dampak dinamika kondisi geopolitik global terhadap kinerja sektor usaha pariwisata nasional.
"Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun, kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Pariwisata di Jakarta pada Rabu.
Kementerian Pariwisata menargetkan 16 juta sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2026.
Namun, sektor usaha pariwisata global sedang menghadapi tekanan akibat perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah.
Penutupan wilayah udara Iran dari 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional yang mencakup Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.
Kondisi tersebut menyebabkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju ke Jakarta, Bali, dan Medan, yang diperkirakan menyebabkan hilangnya peluang kunjungan sekitar 60 ribu wisatawan ke Indonesia.
Tekanan terhadap sektor pariwisata juga datang dari kenaikan harga energi global akibat perang. Kenaikan harga energi memicu peningkatan biaya transportasi, termasuk tarif pelayanan transportasi lintas negara.
"Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional," kata Menteri Pariwisata.
Guna mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara, Kementerian Pariwisata berupaya mengalihkan fokus ke kawasan seperti Asia Tenggara dan Asia Timur serta meningkatkan kampanye dan promosi pariwisata di tingkat internasional.
Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai dengan rute langsung ke Eropa dan Amerika serta mendorong penyelenggaraan acara-acara di wilayah perbatasan.
Baca juga: ICPI sarankan pemerintah fokus tingkatkan durasi kunjungan wisatawan
Saat menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Menteri Pariwisata menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kinerja sektor pariwisata nasional.
Menurut dia, program prioritas Kementerian Pariwisata tahun 2026 diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Kementerian Pariwisata melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, dan pemetaan kawasan wisata rawan bencana dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan berwisata.
Kementerian Pariwisata juga berupaya mengembangkan lebih dari 6.200 desa wisata melalui program pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.
Selain itu, pemerintah melanjutkan pelaksanaan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0 yang dimulai sejak tahun 2025.
Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa upaya pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
"Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Baca juga: Pemerintah dan DPR bahas dampak mudik dan kondisi geopolitik ke wisata
Ketua Komisi VII DPR Saleh P Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata dalam menghadapi tekanan dan tantangan di sektor pariwisata.
Komisi VII DPR menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan peningkatan pergerakan wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.
Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Putra Nababan meminta pemerintah mengantisipasi perubahan pola wisata akibat pergeseran pasar.
Ia mendorong pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan dari Tiongkok dan Australia.
Baca juga: Indonesia dan Jepang perkuat kerja sama di sektor pariwisata
Baca juga: RI perkuat kolaborasi pengembangan pariwisata dengan ASEAN-Japan Centre
Pewarta: Farika Nur Khotimah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
