Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan pengawasan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna memastikan keamanan dan gizi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.
"Pengawasan ini untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar, aman bagi penerima manfaat dan benar-benar mencapai tujuannya yaitu pemenuhan gizi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel Shulby Yozar Ariadhy di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan, pengawasan penyelenggaraan program unggulan pemerintah MBG ini sesuai tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan MBG sesuai standar, keamanan dan gizi makanan bagi penerima manfaat siswa, balita, ibu hamil dan menyusui di daerah ini.
"Penerima manfaat MBG ini mayoritas adalah pelajar, balita dan mereka berhak menerima makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” katanya.
Baca juga: Zulhas sebut program MBG pada 2026 butuh 82,9 juta porsi protein
Ia menegaskan, Ombudsman Babel akan terus mengawal, agar setiap kotak makanan yang sampai di tangan anak-anak tidak hanya membawa gizi, tetapi juga jaminan keamanan, martabat dan tanggung jawab.
"Kita berharap pengelola SPPG untuk menerapkan standar yang ditetapkan pemerintah, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan yang terjadi di luar daerah ini," katanya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Pangkalpinang Abdus Sihabudin menyebutkan enam dari 10 SPPG yang beroperasi di Kota Pangkalpinang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Sertifikat SLHS ini penting untuk memastikan kualitas keamanan, gizi dan mutu MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah daerah ini," katanya.
Baca juga: Gibran di G20: Program MBG dari Prabowo adalah investasi strategis
Pewarta: Aprionis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
