OIKN: Pembangunan komplek Legislatif-Yudikatif tetap prioritas

3 hours ago 4

Nusantara (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan komplek Legislatif dan Yudikatif di Nusantara tetap menjadi prioritas, sehingga saat ini pekerjaannya tetap berlanjut dan ditargetkan rampung pada akhir 2027 hingga awal 2028.

"Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027 – 2028," ujar Basuki Hadimuljono di Nusantara, Minggu.

Proyek di kawasan tersebut mencakup pembangunan beberapa gedung utama pada lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan ke kawasan komplek.

Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Baca juga: IKN jadi ibu kota politik, Wapres ajak anggota DPR berkantor di sana

Untuk Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain sedang menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antara gedung yang satu dan gedung lainnya di komplek tersebut dengan tahap awal pekerjaan berupa pembersihan lahan yang telah dilaksanakan.

Sementara untuk pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Sementara paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.

Baca juga: Otorita IKN ajak daerah penyangga kelola sampah jadi energi

Basuki Hadimuljono kembali menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.

"Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan lokasi pembangunan di kawasan itu.

Ia juga menyebut bahwa penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

"Jaringan perpipaan air minum saat ini masih proses pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," ujar Basuki.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |