Samarinda (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan lima Sekolah Rakyat yang mengedepankan kesetaraan pendidikan kaum miskin ekstrem dapat mulai digarap di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun ini.
"Kelayakan bangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul di Samarinda, Sabtu.
Mensos juga menyempatkan meninjau kompleks SMAN 16 Samarinda yang diusulkan menjadi salah satu lokasi calon Sekolah Rakyat didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16 Samarinda Abdul Rozak Fahrudin.
"Kalau semua lokasi calon Sekolah Rakyat sudah disurvei dan dipastikan layak oleh Kementerian PU, saya akan lapor ke Presiden supaya nanti menjadi prioritas untuk tahun ini," tegasnya.
Untuk perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, Gus Ipul menyebutkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berdasarkan usulan dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu, kurikulum untuk Sekolah Rakyat saat ini sedang dalam proses finalisasi.
Baca juga: Wamensos sebut 66 sekolah rakyat sudah siap dibangun tahun ini
Lebih lanjut, Gus Ipul mengemukakan bahwa rekrutmen siswa dilakukan setelah semua persiapan matang. Pihaknya mendesain basis data calon siswa dan melakukan verifikasi langsung ke rumah orang tua masing-masing bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait.
Secara nasional, Gus Ipul mengungkapkan bahwa telah ada sekitar 280 usulan pendirian Sekolah Rakyat dari berbagai daerah. Bahkan, untuk usulan lahan saja sudah lebih dari 300, namun masih dalam tahap verifikasi terkait surat-surat tanah.
Sementara itu, usulan dalam bentuk bangunan yang siap digunakan tahun ini berjumlah hampir 100 dan sedang diverifikasi.
"Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya," kata dia.
Baca juga: PU targetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 135 lokasi tuntas 2026
Ia memastikan seluruh pembiayaan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, alat sekolah, hingga operasional asrama termasuk makan tiga kali sehari, ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi mengungkapkan bahwa usulan lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim sementara ini tersebar di lima titik di empat daerah yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.
"Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara sudah siap seluas 8,7 hektare," ujar Rasyidi.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mempersiapkan usulan.
Baca juga: Kemensos segera aktifkan program Sekolah Rakyat di Makassar
Pematangan lahan di lokasi usulan provinsi di Kutai Kartanegara bahkan sudah dianggarkan oleh Dinas PU Provinsi Kaltim sebesar Rp20 miliar.
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
