Medan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyerahkan bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
"Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan," ucap Tito yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Desa Simarpinggan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.
Mendagri mengatakan, bantuan dana tunggu hunian diberikan per kepala keluarga kehilangan tempat tinggal selama tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026.
Adapun besaran bantuan dana tunggu hunian ini senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan menjadi Rp1,8 juta per kepala keluarga ditambah uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang.
Tito juga mengatakan, pemerintah meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat pascabencana hidrometeorologi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara akhir November lalu.
"Peresmian huntara untuk tiga kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara," ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) diselesaikan pemerintah.
Baca juga: Pemkab Padang Pariaman minta Semen Padang bantu pemulihan pascabencana
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyebut, peresmian pembangunan 1.300 unit huntara di tiga provinsi Sumatera.
Meliputi Tapanuli Selatan 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit di Sumatera Utara, lalu Tanah Datar di Sumatera Barat 38 unit, serta Aceh Tamiang 58 unit, Aceh Timur 308 unit, Aceh Utara 84 unit, dan Pidie Jaya 410 unit di Aceh.
"Selain huntara di Sumut, sebagian besar huntara juga di Sumatera Barat, dan Aceh yang telah dihuni oleh warga terdampak bencana," kata Tito.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian.
Pihaknya melanjutkan, kemudian pemindahan masyarakat pascabencana ke hunian lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan huntap paling lambat pekan ketiga di Februari 2026.
"Kami juga sepekan lalu sudah sepakat, bahwa seluruh posko pengungsian tidak ada lagi pengungsi sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri," kata Bobby.
Bahkan, ujar gubernur, bila perlu Pemprov Sumut mencari hotel yang bisa disewa per bulan untuk menampung pengungsi bila masih ada warga di tenda pengungsian.
"Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Bobby.
Baca juga: Komitmen percepat pemulihan, BNPB resmikan huntara di Aceh Utara
Baca juga: Taruna Akpol bersihkan pasar dari lumpur banjir di Aceh Tamiang
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
