Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 mampu memberikan dampak yang merata bagi warga Jakarta.
Menurut dia, APBD Perubahan 2026 sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menekan ketimpangan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Kondisi perekonomian Jakarta, kata dia, menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 mencapai 5,59 persen. Selain itu, realisasi investasi sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun atau tumbuh 23,30 persen.
“Pertumbuhan dan investasi yang besar belum cukup apabila kesempatan kerja yang berkualitas belum tumbuh sepadan dan manfaat pembangunan belum dirasakan secara lebih merata,” kata Nur Afni di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Pemprov DKI pastikan optimalisasi APBD 2026 penuhi kebutuhan warga
Dia pun menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta yang masih mencapai 6,03 persen pada Februari 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 4,68 persen.
Di sisi lain, meskipun jumlah penduduk miskin Jakarta turun menjadi 432,62 ribu jiwa pada Maret 2026, Rasio Gini justru mencapai 0,435.
Nur Afni menilai angka tersebut menunjukkan persoalan ketimpangan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius.
Oleh sebab itu, dia mengatakan pihaknya mendorong agar kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 memiliki fungsi redistribusi yang lebih kuat, termasuk melalui bantuan sosial dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkualitas,” ujar Nur Afni.
Selain penciptaan lapangan kerja, dia menekankan pendidikan harus menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian anggaran.
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dinilai dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas sosial, dan daya saing masyarakat Jakarta.
Baca juga: DPRD DKI dan TAPD sepakati APBD Perubahan 2026 sebesar Rp79,59 triliun
Lebih lanjut, Nur Afni mengingatkan Pemprov DKI agar menjaga kesehatan fiskal dalam APBD Perubahan 2026.
Seperti diketahui, Rancangan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp79,59 triliun turun 2,13 persen dibandingkan APBD sebelumnya sebesar Rp81,32 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Daerah turun menjadi Rp69,36 triliun, sedangkan Belanja Daerah meningkat menjadi Rp75,08 triliun.
Nur Afni menyebutkan kondisi itu membuat ruang fiskal Jakarta semakin terbatas ketika kebutuhan belanja masih meningkat.
“Disiplin fiskal bukan sekadar menjaga angka agar terlihat sehat. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil,” tutur Nur Afni.
Dia mengungkapkan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 harus benar-benar dapat dieksekusi hingga akhir tahun, mengingat realisasi Belanja Daerah hingga 12 Agustus 2026 baru mencapai 43,84 persen atau sekitar Rp32,56 triliun.
Dia juga mengingatkan efisiensi harus diarahkan pada belanja yang tidak produktif dan birokrasi yang boros, sedangkan pendidikan, kesehatan, pangan, transportasi, keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Baca juga: DPRD DKI tegaskan komitmen jalankan penganggaran transparan
Baca juga: Legislator DKI sebut APBD Jakarta 2026 perlu dirasionalisasi
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
