Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi aspek hukum dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun, aspek hukum itu khususnya terkait penguatan regulasi lintas sektor dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas Syarifuddin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu mengatakan keberhasilan pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan regulasi yang mampu mengakomodasi keterlibatan berbagai sektor.
"Saat ini masih terdapat sejumlah kebutuhan penguatan, antara lain terkait aturan lintas sektor mengenai data penerima manfaat dan klaim kesehatan, perizinan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sertifikasi penjamah makanan hingga mekanisme pengawasan lintas kementerian dan lembaga," ucap Syarifuddin .
Ia menjelaskan program MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak sektor.
Karena itu, lanjut dia, aspek regulasi dan koordinasi kewenangan perlu diperkuat agar pelaksanaan program di pusat maupun daerah memiliki kepastian hukum dan dapat berjalan secara efektif.
Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi penting mengingat masih terdapat tantangan dalam implementasi prosedur operasional standar (SOP) serta hubungan urusan pemerintah pusat dan daerah.
Dikatakan bahwa penguatan sinkronisasi diperlukan agar kebijakan MBG dapat diterapkan secara konsisten dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi.
Untuk itu, Kemenko Kumham Imipas telah menggelar Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Dukungan Aspek Materi Hukum terhadap Kebijakan Prioritas Presiden Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (27/8).
Dalam rapat tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harsanto Nursadi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kewenangan dalam aspek normatif dan operasional penyelenggaraan MBG, termasuk penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu gizi nasional, pedoman angka kecukupan gizi (AKG), standar teknis sarana dan prasarana dapur, serta tata kelola rantai pasok.
Di sisi operasional, lanjutnya, BGN juga memiliki kewenangan membentuk satuan tugas, menyalurkan bantuan pemerintah, melakukan audit operasional SPPG, dan menjatuhkan sanksi administratif internal.
Namun, ia mengatakan pelaksanaan MBG di daerah juga bersinggungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam sejumlah urusan pelayanan dasar.
Harsanto menekankan program strategis nasional tetap perlu memperhatikan kewenangan daerah, termasuk dalam aspek tata ruang, kesehatan lingkungan, ketertiban umum serta berbagai perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan MBG, dia menyampaikan terdapat dua rezim kewenangan yang saling beririsan. BGN memiliki kewenangan fungsional terkait pemenuhan gizi dan target intervensi, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan atributif dalam urusan pelayanan dasar.
"Karena itu, hubungan keduanya perlu ditata agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan di lapangan,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia memaparkan sejumlah aspek operasional yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah, antara lain kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) serta pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Disebutkan bahwa berbagai aspek tersebut tetap berada dalam ranah kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Harsanto, kejelasan pembagian kewenangan menjadi semakin penting ketika terjadi persoalan di tingkat SPPG, seperti dugaan keracunan makanan maupun persoalan pencemaran limbah.
Kondisi itu, kata dia, membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas antara BGN, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dinas lingkungan hidup serta aparat penegak hukum agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dalam forum tersebut turut mengemuka kebutuhan untuk memperkuat hubungan kelembagaan pusat dan daerah melalui mekanisme yang dapat memberikan kejelasan penugasan sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan MBG.
Salah satu gagasan yang disampaikan berupa penguatan mekanisme medebewind atau tugas pembantuan, termasuk pembagian peran dalam pengawasan dan distribusi logistik kepada pemerintah daerah.
Dari sisi regulasi, materi diskusi juga mengusulkan penguatan kerangka hukum penyelenggaraan MBG, di antaranya melalui pengaturan mengenai tugas pembantuan, mekanisme pendanaan, serta pengaturan di tingkat daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pelaksanaan program sekaligus memperkuat sinergi antara BGN dan pemerintah daerah.
Melalui rapat sinkronisasi dan koordinasi, Kemenko Kumham Imipas mendorong agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada percepatan penyediaan layanan, tetapi juga ditopang oleh tata kelola hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta koordinasi pusat dan daerah yang efektif.
Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG yang tertib, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kepala BGN sambangi Kemenkeu bahas evaluasi MBG
Baca juga: Kepala BGN jelaskan alasan kepala SPPG harus hadir sejak pukul 2 pagi
Baca juga: Soal putusan MK, Purbaya bersiap realokasi anggaran MBG 2028
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
