Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) membuka peluang lebih luas melalui jalur nonkarier dalam seleksi calon Hakim Agung 2026, menyusul kendala pemenuhan syarat dari jalur karier, khususnya untuk kamar tata usaha negara bidang pajak di Mahkamah Agung (MA).
Anggota KY Bidang Rekrutmen Hakim Andi Muhammad Asrun mengatakan kebutuhan hakim di bidang pajak menghadapi tantangan karena syarat pengalaman panjang sebagai hakim.
"Memang ada problem dari jalur karier karena syarat pengalaman cukup panjang," ujarnya saat konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat peluang dari jalur nonkarier menjadi lebih terbuka untuk mengisi kebutuhan hakim, termasuk di kamar pajak yang membutuhkan kompetensi spesifik.
Namun demikian, hakim aktif yang ingin mendaftar melalui jalur nonkarier tidak bisa langsung mengikuti seleksi tanpa konsekuensi administratif.
"Kalau dia mau menempuh jalur seperti itu, jauh-jauh hari harus mengundurkan diri," kata Asrun.
Menurut dia, proses pengunduran diri tidak bersifat instan sehingga harus dipersiapkan sebelum masa pendaftaran seleksi dibuka.
KY mencatat kebutuhan hakim agung di MA tahun ini mencakup berbagai kamar, termasuk tata usaha negara khusus pajak yang membutuhkan tiga orang hakim. Kondisi tersebut mendorong fleksibilitas jalur rekrutmen tanpa mengabaikan standar kualitas.
Selain itu, peserta dari jalur nonkarier tetap wajib memenuhi persyaratan ketat, di antaranya pengalaman minimal 20 tahun di bidang hukum serta latar belakang pendidikan hukum hingga tingkat magister atau doktor sesuai bidang kamar yang dipilih.
KY menegaskan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan setara bagi seluruh peserta.
"Prinsip yang diusung dalam seleksi ini adalah equal opportunity dan equal treatment," ujar Asrun.
Pendaftaran seleksi dibuka secara daring hingga 16 April 2026, dengan seluruh tahapan dilakukan secara transparan mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara terbuka.
Langkah membuka jalur nonkarier itu dinilai sebagai upaya memperluas basis kandidat sekaligus menjawab kebutuhan spesifik di lingkungan MA, tanpa mengesampingkan integritas dan profesionalitas hakim.
KY memastikan seluruh proses tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga kualitas putusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Baca juga: KY buka seleksi Hakim Agung dan ad hoc hingga 16 April
Baca juga: KY catat 78 peserta mendaftar seleksi calon hakim agung dan ad hoc
Baca juga: KY jamin seleksi penerimaan hakim agung dan ad hoc transparan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
