Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan produk perikanan Indonesia pada tahun ini diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB.
"Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya keberterimaan hasil perikanan kita di negara tujuan ekspor. Kita bisa tembus di 147 negara di tahun 2025," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Jumlah ini meningkat lima persen dari tahun 2024 yang mencapai 140 negara.
"Kemudian, kita juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan pengawasan (surveillance) terhadap penerapan ketertelusuran (traceability) mereka. Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan," kata Kepala Badan Mutu KKP.
Baca juga: KKP: Ekspor hasil perikanan hingga Oktober capai 5,07 miliar dolar AS
Di samping itu, Badan Mutu KKP juga melakukan monitoring mutu hasil perikanan di beberapa kabupaten/kota, di mana sudah ada 25 kabupaten/kota sesuai dengan target.
"Kita juga menerbitkan sertifikasi untuk Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk produk perikanan. Dari target 3.000 sertifikat, kita sudah selesaikan 2.986 sertifikat. Sedikit lagi kita bisa sesuai target," kata Ishartini.
Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.
Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik.
Baca juga: KKP: IEU-CEPA harus dimanfaatkan baik guna tingkatkan ekspor perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga keberterimaan ekspor komoditas kelautan dan perikanan.
Badan Mutu KKP berperan untuk melindungi konsumen di dalam negeri sekaligus mengangkat martabat produk perikanan Indonesia di kancah dunia.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
