Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyediakan 666.000 kuota pelatihan gratis bagi penjamah pangan di seluruh Indonesia guna meningkatkan kompetensi dan menjamin standar keamanan pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes dr. Then Suyanti mengingatkan bahwa pelatihan perlu digencarkan karena saat ini pemanfaatan kuota tersebut masih rendah, yakni baru terakses sebanyak 224.000 atau sekitar 33 persen.
"Jadi kami masih membuka kuota ini sampai akhir tahun. Pelatihan ini gratis dan bisa diakses 24 jam kapan pun melalui platform digital," kata dia dalam dialog bertajuk "Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa" APPMBGI National Summit 2026 yang diikuti di Jakarta, Sabtu.
Pelatihan tersebut dilaksanakan secara daring melalui sistem Massive Open Online Course/MOOC) pada laman resmi LMS Kemenkes Pelataran Sehat.
Adapun materi yang diberikan telah terstandardisasi sebanyak 8 Jam Pelajaran (JPL), mencakup kebijakan keamanan pangan, higiene perorangan, hingga sanitasi peralatan.
Menurut Then, pelatihan ini menjadi kunci penting karena Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebuah dapur tidak akan terbit jika para penjamah pangannya belum terlatih dan tersertifikasi.
"Sebenarnya tidak ada halangan bagi penjamah pangan untuk tidak terlatih. Jika ada kendala teknologi atau gagap teknologi, kami minta kepala SPPG atau yayasan membantu memfasilitasi para pekerjanya untuk mengakses materi tersebut," katanya.
Sistem pelatihan tersebut dirancang fleksibel dengan metode pre-test dan post-test. Kemenkes memberikan kesempatan bagi peserta yang belum lulus untuk mengulang materi secara terus-menerus hingga mencapai standar kelulusan yang ditetapkan.
"Kami ingin memastikan para penjamah pangan di seluruh pelosok Indonesia bisa mengikuti pelatihan ini tanpa terkendala biaya dan jarak," kata dia, seraya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Kementerian Kesehatan dalam melakukan percepatan sertifikasi bagi 26.000 dapur SPPG yang menjadi mitra pemerintah dalam program pemenuhan gizi nasional. Dengan begitu para pengelola dapur diharapkan segera memanfaatkan kuota ini agar operasional mereka memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.
Baca juga: BGN hentikan operasional dua SPPG di Pamekasan
Baca juga: BGN siapkan regulasi klaster SPPG untuk tentukan besaran insentif
Baca juga: MBG jangkau 27 ribu SPPG dengan serapan anggaran capai Rp60 triliun
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
