Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta agar semua pemangku kepentingan mengedepankan deteksi dini dan respons cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau pada 2026.
"Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama," ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.
Berbicara ketika memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Riau pada Sabtu, Menteri LH menyampaikan kondisi Provinsi Riau menunjukkan tren mengkhawatirkan.
Baca juga: Menteri LH: Luas karhutla selama 2026 capai 52 ribu hektare
Kondisi itu mengingat sampai 23 April 2026, jumlah titik panas tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik pada tingkat kepercayaan tinggi, meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga mencapai 8.555,37 hektare, atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.
Peningkatan tersebut terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan Indonesia tengah menuju fase El Nino lemah hingga moderat, yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Hal itu tentunya memperbesar risiko kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kekeringan.
Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup pimpinan apel pengendalian karhutla di Riau
Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api dan dunia usaha, diminta untuk memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan setiap saat.
Dia juga meminta agar perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap pakai, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.
Pemerintah menyatakan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan.
Dalam kesempatan itu Hanif juga mengingatkan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.
Baca juga: Kementerian LH catat tujuh titik gambut rawan kebakaran lahan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
