Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya kesetaraan layanan dan aksesibilitas transportasi publik sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor transportasi nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Tatan Rustandi saat ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa upaya penurunan emisi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas layanan transportasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kenyamanan dan kesetaraan layanan menjadi kunci agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” kata dia.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 yang mencakup sektor darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
Di sektor darat, kesetaraan layanan diwujudkan melalui pengembangan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi, termasuk layanan berbasis buy the service yang telah diterapkan di sejumlah kota.
Menurut dia integrasi antarmoda memungkinkan perjalanan masyarakat dari wilayah penyangga menuju pusat kota dilakukan secara lebih nyaman dan efisien.
Ditemui selepas memberikan materi dalam acara Booth Camp Future Leaders in Sustainable Transport (FIRST) yang diselenggarakan World Resources Institute (WRI) Indonesia itu, Tatan mencontohkan bahwa konektivitas angkutan umum di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi yang terhubung dengan moda perkeretaapian menuju Jakarta sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan transportasi.
Kemenhub juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor perkeretaapian, laut, dan udara melalui penggunaan energi yang lebih bersih (non-fosil) serta pengkajian bahan bakar berkelanjutan seperti bioavtur yang saat ini sedang dikaji di daerah luar Pulau Jawa, seperti Sumatera Selatan.
"Dekarbonisasi juga dilakukan di sektor perkeretaapian melalui pengembangan moda berbasis listrik seperti MRT dan LRT, serta di sektor laut dan udara melalui kajian penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan," kata dia.
Tatan menegaskan bahwa dengan rangkaian program tersebut membuktikan keseriusan pemerintah melaksanakan pembangunan transportasi rendah emisi sebagai proses berkelanjutan yang harus disertai peningkatan kualitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program FIRST yang didukung lembaga kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris itu diikuti 30 mahasiswa dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Program ini menjadi wadah pengembangan kepemimpinan untuk menyiapkan generasi masa depan yang berperan aktif dalam mendorong transportasi rendah emisi.
Para peserta mendapatkan bekal pendampingan bidang teknologi-inovasi digital, kebijakan -regulasi dan kebudayaan dari instruktur profesional lembaga pemerintah maupun swasta multinasional selama satu pekan penuh.
Baca juga: KLH dukung peran mahasiswa percepat transportasi rendah emisi
Baca juga: WRI Indonesia: Transisi iklim harus berpihak pada manusia dan alam
Baca juga: WRI soroti peran sektor industri mencapai target iklim Indonesia
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
