Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya kebijakan tegas terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) agar transformasi industri benar-benar memberi nilai tambah bagi warga.
Ketua Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan RPIP merupakan dokumen strategis karena akan menentukan arah pembangunan industri dan ekonomi Jakarta selama dua dekade ke depan. Dokumen ini merupakan turunan dari RPJPD 2025–2045 yang menetapkan Jakarta sebagai kota global.
“Jakarta tidak lagi diarahkan sebagai wilayah industri manufaktur berbasis produksi massal, melainkan sebagai pusat industri bernilai tambah, seperti teknologi, jasa industri, pengelolaan usaha, dan penguasaan pasar,” ujar Ali di Jakarta, Senin.
Dalam lampiran RPIP, kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta diproyeksikan menurun dari 9,7 persen pada 2025 menjadi 6,8 persen pada 2046.
Namun, pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja industri ditargetkan melonjak dari sekitar 503 ribu orang menjadi lebih dari 1,8 juta orang, dengan nilai investasi meningkat drastis dari sekitar Rp3,3 triliun menjadi lebih dari Rp240 triliun.
Oleh karenanya Ali menilai proyeksi tersebut menunjukkan terjadinya perubahan struktur industri Jakarta. Aktivitas industri ke depan tidak lagi berbasis produksi fisik, melainkan pada fungsi perencanaan, pengelolaan, teknologi, dan jasa pendukung.
Meski demikian, Fraksi Demokrat–Perindo mengingatkan bahwa perubahan arah tersebut harus diikuti kebijakan yang jelas dan dapat dijalankan.
Ali menilai lonjakan investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak akan berdampak signifikan tanpa kebijakan yang memastikan terciptanya nilai tambah di Jakarta.
Salah satunya, ia menyoroti kesiapan tenaga kerja lokal. Ali menegaskan peningkatan jumlah tenaga kerja industri hingga hampir empat kali lipat tidak boleh dipandang sekadar target kuantitatif.
Ia mengingatkan industri berbasis teknologi, rekayasa, desain, dan digitalisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi.
"Tanpa penguatan pendidikan dan vokasi, peluang kerja dari investasi besar justru berpotensi diisi tenaga kerja dari luar Jakarta," ujarnya.
Selain tenaga kerja, Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti arah investasi industri yang ditargetkan melonjak ratusan triliun rupiah.
Investasi tersebut, kata Ali, harus diarahkan untuk memperkuat sektor industri prioritas seperti alat kesehatan, elektronika, energi ramah lingkungan, serta industri berbasis teknologi dan inovasi.
“Tanpa pengendalian arah, investasi besar berisiko tidak mengubah struktur ekonomi Jakarta,” ujar ali.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya konsistensi pengembangan wilayah dan klaster industri, keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai nilai industri, penerapan industri hijau sebagai standar operasional, serta tata kelola dan pengawasan yang ketat.
“RPIP harus memberikan arah kebijakan yang tegas dan konsisten agar kebijakan industri, investasi, ketenagakerjaan, dan penataan ruang dapat berjalan seirama. Tanpa itu, RPIP berisiko hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa dampak nyata,” kata Ali.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
