Jakarta (ANTARA) - Industri pertambangan nasional menghadapi tantangan terkait pemberlakuan regulasi baru serta beban biaya bahan bakar yang naik sebagai dampak dinamika global, kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono.
Sudirman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan kebijakan tentang pengendalian produksi dua komoditas tambang, yakni batu bara dan nikel untuk proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 memantik masalah bagi industri.
Selain karena kebijakan pengendalian produksi, perubahan persetujuan RKAB dari tiap tiga tahunan menjadi setiap tahun memicu kekhawatiran akan adanya kendala produksi di awal tahun sebelum keluarnya persetujuan RKAB.
"Banyak sekali perusahaan yang tidak dapat berfungsi di awal tahun karena keterlambatan proses persetujuan RKAB,” kata Widhy dalam diskusi Peran RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global.
Menurut dia, Perhapi sebetulnya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahun kembali ke setiap tahun.
Baca juga: Perhapi harap pemerintah perjelas kelanjutan tambang Agincourt
Baca juga: Perhapi dalami dampak operasi tambang di DAS Garoga
Walaupun ada aplikasi yang bisa membantu proses persetujuan RKAB, realitasnya persetujuan RKAB terlambat hingga di Maret 2026.
“Alhamdulillahnya, ada semacam relaksasi untuk menggunakan 25 persen dari kegiatan yang masih berlaku,” katanya.
Sementara itu, terhadap rencana untuk pengendalian produksi, Widhy mengungkap fakta bahwa sudah banyak perusahaan di sektor pertambangan batu bara yang menyesuaikan operasional tambang, karena khawatir adanya rencana pembatasan produksi.
Di sisi lain, Widhy juga menyoroti tantangan penggunaan biodiesel B50 untuk bahan bakar pertambangan yang membuat biaya produksi meningkat.
Ia menilai pengalaman memakai B20 hingga B40 sudah terbukti menurunkan performa alat dan meningkatkan biaya perawatan, apalagi di remote area dengan umur simpan bahan bakar yang lebih singkat.
Meski B50 diklaim mampu menghemat subsidi solar hingga Rp48 triliun, para ahli mendesak agar kebijakan ini tidak terburu-buru mengingat risiko operasional dan dampak sosial yang masif bagi pekerja tambang.
Ade Candra, Direktur Business Development perusahaan kontraktor tambang Pamapersada, mengakui gejolak geopolitik yang terjadi saat ini mau tidak mau berdampak bagi perusahaan kontraktor jasa tambang.
Kondisi geopolitik saat ini diakui berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas, termasuk batu bara yang kenaikan harganya bisa mencapai hingga 25 persen.
Namun, harga bahan bakar minyak global juga naik, bahkan lebih signifikan. Pada Januari-Maret 2026, kenaikannya bahkan bisa mencapai 155 persen.
Selain itu, ada sumber-sumber bahan produksi yang mengalami kendala pasokan, seperti kebutuhan bahan bakar untuk menjalankan alat-alat tambang serta komponen-komponen yang masih banyak tergantung dari luar negeri, ujar Ade Candra menambahkan.
Baca juga: Perhapi: Pemberantasan tambang ilegal harus jadi prioritas nasional
Baca juga: Perhapi tegaskan dukung penerapan kaidah pertambangan baik dan benar
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
