Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, perikanan, koperasi, dan ekonomi desa.
"Ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dari persoalan biaya transportasi dan energi. Petani membutuhkan biaya angkut, nelayan membutuhkan bahan bakar, UMKM membutuhkan listrik untuk produksi," kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendry menanggapi pidato Presiden Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Hendry, ekonomi kerakyatan mencakup UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi, dan ekonomi desa yang perlu diperkuat sebagai bagian dari ekonomi nasional.
Ia menilai kebijakan pemerintah memperkuat UMKM dan ekonomi desa merupakan langkah tepat. Pelaku UMKM tidak cukup hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga membutuhkan akses pasar, teknologi, digitalisasi, pendampingan, dan kemudahan meningkatkan kualitas produk.
"Kalau UMKM kuat, petani kuat, nelayan kuat dan ekonomi desa bergerak, maka ekonomi nasional akan semakin kuat," ujarnya.
Baca juga: Prabowo: Tak boleh ada proyek beranggaran besar minim manfaat
Hendry juga menilai penguatan koperasi desa dapat membantu meningkatkan posisi tawar masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Ia memberikan perhatian terhadap kebijakan energi yang dinilai berkaitan langsung dengan biaya produksi masyarakat. Karena itu, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu tepat sasaran dan melindungi masyarakat produktif.
"Yang kita dorong adalah subsidi yang tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat produktif. Jangan sampai petani, nelayan atau UMKM yang menggunakan energi untuk mencari nafkah justru terbebani," katanya.
Hendry turut mengapresiasi rencana pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan elektrifikasi desa.
Baca juga: Prabowo minta anggaran pemerintah beri manfaat nyata
Menurut dia, ketersediaan listrik di desa tidak hanya mendukung penerangan, tetapi juga dapat membuka peluang usaha melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM.
"Kalau listrik masuk ke desa, yang masuk bukan hanya penerangan. Yang masuk adalah peluang usaha. Ada pengolahan hasil pertanian, perikanan, usaha UMKM dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya," tuturnya.
Selain energi, Hendry menilai biaya transportasi turut menentukan kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM.
"Kalau biaya transportasi lebih murah, produk masyarakat lebih mudah masuk pasar dan harga bisa lebih kompetitif," katanya.
Karena itu, Hendry berharap kebijakan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga biaya produksi masyarakat tetap terjangkau.
Baca juga: Prabowo: DDMF biayai proyek strategis jangka panjang
Menurutnya, perlindungan terhadap ekonomi rakyat merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"APBN harus hadir dalam kehidupan rakyat. Hadir di sawah petani, di laut bersama nelayan, di tempat produksi UMKM dan di desa-desa yang membutuhkan energi," tegasnya.
Hendry menambahkan, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, pergerakan ekonomi desa, serta pengendalian biaya energi dan transportasi dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
