Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta konflik internal di Universitas Sjakhyakirti diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan kegiatan belajar mengajar (KBM) mahasiswa.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul polemik internal yayasan dan universitas yang berdampak pada pencabutan izin operasional Fakultas Hukum kampus tersebut oleh kementerian terkait.
“Saya sudah berkomunikasi dengan L2 Dikti terkait persoalan di Universitas Sjakhyakirti. Saya ini alumninya, sekaligus ketua alumni. Kalau memang ada masalah, selesaikanlah secara internal,” kata Herman Deru di Palembang, Kamis.
Menurutnya, persoalan kepengurusan maupun dominasi di lingkungan yayasan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa mengganggu hak akademik mahasiswa.
Maka dari itu, seluruh pihak yang berselisih paham harus menepikan ego kelompok demi menjaga keberlangsungan pendidikan di perguruan tinggi tertua di Sumatera Selatan tersebut.
“Saran saya kepada kedua kubu, jangan mengorbankan mahasiswa. Universitas Sjakhyakirti harus tetap eksis,” jelasnya.
Baca juga: Gubernur Bengkulu temui Gubernur Sumsel bahas konektivitas daerah
Deru mengatakan para alumni juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional kampus. Jika mediasi yang dilakukan L2 Dikti belum menemukan titik temu, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memfasilitasi ruang diskusi bersama untuk mencari solusi.
“Syarat pertama jangan korbankan mahasiswa. Yang kedua, silakan datang ke Pemprov untuk sama-sama mencari penyelesaian,” kata dia.
Sebelumnya, mahasiswa aktif Universitas Sjakhyakirti menggelar aksi demonstrasi pada Sabtu (23/5) guna menuntut kompensasi akademis dan kepastian kelanjutan studi pasca-pencabutan izin operasional Fakultas Hukum.
Dalam aksi itu, mahasiswa meminta pembebasan biaya semester, pengembalian dana kegiatan akademik yang batal, hingga pemindahan studi ke perguruan tinggi lain tanpa biaya tambahan.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi korban konflik internal yayasan dan kampus. Kami hanya ingin kepastian pendidikan kami tetap berjalan sampai selesai,” ujar perwakilan mahasiswa, Khaliq.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak rektorat yang dipimpin Rektor Maulan Irwadi menggelar rapat bersama mahasiswa dan menyepakati sejumlah langkah penyelesaian sementara.
Baca juga: Gubernur Sumsel pastikan tol Kayuagung siap layani mudik Lebaran 2026
Pihak universitas memastikan mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8 akan dipindahkan ke perguruan tinggi lain mulai semester mendatang tanpa biaya tambahan, dengan seluruh biaya perpindahan ditanggung yayasan.
Selain itu, kampus juga berjanji menerbitkan transkrip nilai resmi, melanjutkan perkuliahan semester genap hingga penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS), serta mengembalikan dana Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa semester 6 yang batal dilaksanakan.
Mahasiswa menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila pihak kampus tidak menjalankan seluruh poin kesepakatan yang telah dibuat secara tertulis.
Baca juga: Gubernur Sumsel lengkapi fasilitas RSUD wujudkan wisata kesehatan
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
