Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta pusat untuk mempercepat penanganan muara/kuala di sejumlah daerah di Aceh yang mulai dangkal guna mencegah terjadinya banjir berulang.
"Seperti harapan kita, jika kuala-kuala yang di tepi laut tidak kita benahi, ini satu masalah. Kalau kita tidak benahi dengan sempurna, ini jadi satu ancaman (bencana banjir) lagi," kata Mualem, di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Mualem saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) 2027, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Ia menjelaskan, selama ini air yang mengalir dari hulu menuju kuala tertahan akibat tersumbat, sehingga airnya tidak mengalir ke laut.
Ironisnya, satu muara yang besar harus menampung air hingga dari lima muara lainnya. Bahkan, tanah kosong yang berada di dekatnya bisa berubah fungsi menjadi muara akibat luapan.
Baca juga: Mualem: Pemulihan Aceh butuh dukungan besar pemerintah pusat
Semua yang dekat-dekat dengan kuala, tanah-tanah kosong akan menjadi kuala. Seperti yang kita lihat di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Kuala Simpang dan Aceh Utara," ujarnya.
Kondisi ini, lanjut dia, juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut. Sehingga mereka kesulitan mencari nafkah.
"Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, pasang keluar, tunggu pasang lagi untuk mencari ikan, mencari nafkah," katanya.
Mualem menuturkan, dirinya telah berupaya keras mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Karena, jika tidak segera ditangani, banjir di masa mendatang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih parah.
"Jadi saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin dari pusat untuk pengerukan kuala macam jadi, tak jadi. Jika tidak kita benahi, lihatlah apa terjadi. Air tertahan, air tidak tahu mengalir ke mana," ujarnya.
Baca juga: TNI hijaukan titik rawan longsor cegah bencana di Bener Meriah, Aceh
Karena itu, dirinya mengingatkan kepada semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan masalah muara ini sebagai pekerjaan rumah, dan harus segera menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Bupati dan Wali Kota sekalian, kita harus ke Jakarta, ke KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena kalau lambat akan terjadi musibah yang paling berat lagi," tegasnya.
"Ini PR bagi kita semua, terutama sekali kita harapkan kepada pusat, Jakarta agar memperhatikan serius untuk kita di Aceh sini," demikian Mualem.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan 28.972 huntap di Aceh, Sumut, Sumbar
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
