Sampit (ANTARA) - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan lebih adaptif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menjadikan informasi dan analisis cuaca BMKG sebagai dasarnya.
“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Jumat.
Kurniawan menjelaskan, informasi itu sangat penting bagi pemerintah daerah karena dampak perubahan cuaca tidak hanya berkaitan kondisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan air, pertanian, kesehatan masyarakat hingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan pemaparan BMKG, kondisi El Nino pada 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Sementara itu, puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan durasi musim kemarau sekitar lima sampai enam bulan.
Kondisi tersebut membuat September menjadi salah satu periode yang perlu mendapat perhatian serius, terlebih curah hujan pada bulan ini di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diprakirakan masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0-100 milimeter.
“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujar Kurniawan.
Dia menilai kondisi kekeringan yang masih berlangsung harus diikuti kesiapan pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjaga keberlangsungan sektor pertanian agar perubahan kondisi iklim tidak semakin menekan produktivitas petani. Antisipasi, kata dia, perlu dilakukan sejak sebelum dampak cuaca ekstrem terjadi di lapangan.
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah berlangsung secara bertahap, mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November. Adapun periode puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Menurutnya, prakiraan tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh hanya difokuskan pada satu jenis ancaman karena risiko dapat bergeser seiring perubahan musim.
“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif,” tegasnya.
Ia menambahkan, peralihan dari kondisi sangat kering menuju periode dengan curah hujan tinggi juga berpotensi memunculkan persoalan hidrometeorologi lainnya sehingga harus masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, data dan prakiraan BMKG diharap dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini dalam penentuan prioritas program, penempatan sumber daya, kesiapan personel maupun pengelolaan sumber daya air.
Baca juga: DPR minta penanganan karhutla di Way Kambas fokus pada pencegahan
Baca juga: BNPB: Helikopter terbang 15 jam semai garam hujan buatan di Jambi
Baca juga: APHI sebut pemegang PBPH laksanakan kesiapsiagaan karhutla
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
