DPR minta pelayanan haji berorientasi perlindungan-kenyamanan jamaah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan agar pelayanan haji pada 2026 mendatang benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kenyamanan jamaah.

“Kementerian Haji harus memastikan tidak boleh terjadi lagi kesalahan yang membuat jamaah haji betul-betul terlantar dan menderita,” kata Maman di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan itu, ia juga mengingatkan agar sistem pengawasan haji ke depan juga diperketat. Hal itu perlu dilakukan, kata dia, demi memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia terlindungi secara baik dan merasa nyaman selama beribadah di Tanah Suci.

Maman juga menyampaikan bahwa DPR RI berharap pelaksanaan ibadah Haji 2026 dapat berlangsung lebih tertib, manusiawi, dan bermartabat bagi seluruh jamaah Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah menyatakan menyiapkan program pelatihan intensif bagi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang akan bertugas pada musim Haji 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme layanan kepada jamaah.

“Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kompetensi tugas dan fungsi layanan, penguatan kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi dasar dalam bahasa Arab,” kata Menteri Haji (Menhaj) dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.

Pelatihan tersebut, ujar Irfan melanjutkan, akan diikuti oleh para petugas yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional dan dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan program pendidikan dan latihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek) itu menjadi tahap lanjutan setelah proses seleksi petugas haji yang dilaksanakan secara berjenjang dan berbasis sistem informasi terintegrasi.

Ia juga menyampaikan bahwa pembekalan tersebut bernilai penting agar para petugas memiliki kesiapan yang optimal dalam memberikan pelayanan yang cepat tanggap, profesional, serta berorientasi pada kepuasan dan keselamatan jamaah, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.