Samarinda (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lokus penelitian pengembangan model nilai publik pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia.
Peneliti BRIN Uchaimid Biridlo’i Robby di Samarinda, Jumat, mengatakan penelitian tersebut dilakukan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
"Pemilihan lokus didasarkan pada penilaian e-government yang cukup baik di lingkungan perangkat daerah," kata Uchaimid.
Hal itu disampaikan Uchaimid dalam diskusi kelompok terfokus bersama BRIN dan sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltim belum lama ini.
Kalimantan Timur dipilih karena indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan memperoleh predikat "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Baca juga: Tingkatkan Komitmen GCG, Pupuk Kaltim wajibkan karyawan lapor E-LHKPN
Uchaimid mengatakan penerapan e-government telah banyak dilakukan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Namun, manfaat dan persoalan yang muncul dari penerapan tersebut masih perlu digali lebih dalam, terutama dari sudut pandang penerima layanan.
Menurut dia, penelitian itu juga diarahkan untuk mengevaluasi penerapan SPBE sekaligus mengetahui sejauh mana transformasi digital memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Surasa mengatakan Biro Organisasi menjadi salah satu lokus penelitian untuk menggali pengalaman dan persepsi terkait transformasi digital di daerah tersebut.
"Untuk menggali pemahaman yang komprehensif terkait persepsi layanan terhadap nilai publik yang sulit ditangkap oleh kuesioner, maka dilakukan pendalaman melalui diskusi," jelas Surasa.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim Fery mengatakan penerapan e-government membantu mengurangi beban kerja dan membuat penggunaan anggaran lebih efisien, salah satunya dalam administrasi perjalanan dinas.
Baca juga: Gubernur Kaltim imbau UMKM daftarkan produk dan jasa ke e-katalog
Meski demikian, Fery menyebut tantangan terbesar transformasi digital berada pada sumber daya manusia (SDM), terutama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja.
"Perubahan mindset agak sulit diarahkan ketika tidak ada regulasi yang memaksa atau memberikan sanksi. Sistem ini tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen pimpinan," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim tengah menyusun aturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola SPBE.
Aturan tersebut akan mempertegas sanksi serta indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala perangkat daerah yang tidak mengimplementasikan sistem digital.
Baca juga: Pupuk Kaltim paparkan ketersediaan stok pupuk subsidi sesuai E-RDKK
Selain tantangan SDM, transformasi digital di Kaltim juga menghadapi kendala geografis dan infrastruktur jaringan.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, layanan di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan telah berjalan optimal, sementara sejumlah wilayah pedalaman di Mahakam Ulu dan Kutai Timur masih membutuhkan penguatan jaringan.
Penguatan infrastruktur tersebut diperlukan agar penerapan e-government dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan memenuhi prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
Pewarta: Arumanto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
