Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam bentuk laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.
"Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Adapun, lima tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada Presiden meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Dalam audiensi dengan BEM SI di Jakarta, Kamis (18/6), Menko secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa merupakan penghentian total program atau perbaikan tata kelola.
Dia pun mendapat penjelasan dari BEM SI bahwa yang dimaksud merupakan perbaikan tata kelola program MBG karena juga telah dirasakan manfaatnya.
Dia mengatakan program MBG dilaksanakan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu, program juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Dia meyakini apabila yang diinginkan mahasiswa merupakan pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.
"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Yusril menegaskan seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden. Dia berpendapat dialog yang telah dilakukan penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa.
Dia pun menjamin kebebasan berpendapat agar para mahasiswa bisa belajar kritis dengan baik dan tajam.
Mahasiswa yang hadir menyambut baik audiensi tersebut dan berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan yang masih menimbulkan keresahan publik.
Audiensi Menko dengan para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dilakukan untuk mendengarkan dan mengklarifikasi lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6), terutama terkait perbaikan tata kelola program MBG serta memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
Adapun pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa.
Baca juga: Pemerintah kawal penyelesaian masalah regulasi demi kepastian hukum
Baca juga: Yusril: Hukum tak pernah terpisah dari kehidupan manusia
Baca juga: Yusril: Pemecatan personel TNI pesan tegas tak ada toleransi kekerasan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
