Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda).
Ia meminta pemda agar memahami secara komprehensif arahan teknis yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya pada sejumlah aspek krusial.
"Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Demikian disampaikannya pada rapat bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) membahas progres pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
"Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU," ujarnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya percepatan kesepakatan lokasi pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Menurutnya, kepastian lokasi menjadi langkah krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan selaras dengan mekanisme perencanaan serta penganggaran yang berlaku.
"Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan)," tutur Ribka.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.
Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.
"Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov," kata Diana.
Baca juga: Wamendagri optimistis penyaluran dana otsus Papua rampung pekan ini
Baca juga: Wamendagri: Pemda wilayah Timur terapkan transformasi budaya kerja
Baca juga: Kemendagri-KemenPU targetkan pusat pemerintahan DOB Papua selesai 2028
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
