UI dan DPR sepakati penguatan diplomasi budaya dan bahasa

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) dan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakati penguatan diplomasi budaya dan bahasa untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung diplomasi parlemen dan akademik.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Mahmud Sudibandriyo dalam keterangannya, Senin mengatakan kerja sama ini sebagai ruang strategis untuk mempertemukan perspektif parlemen dan akademisi, khususnya dalam isu diplomasi kebudayaan dan bahasa.

“Selama ini, UI aktif menyelenggarakan berbagai program pertukaran mahasiswa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia. Program tersebut tidak hanya berfokus
pada perkuliahan, tetapi juga mendorong pertukaran serta pemahaman budaya sebagai bagian dari diplomasi akademik,” ujar Mahmud.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Brahmantyo Suwondo, menilai Universitas Indonesia memiliki posisi penting sebagai mitra strategis parlemen.

Menurutnya, sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, UI berpotensi besar berkontribusi melalui pemikiran, kajian, dan rekomendasi akademik yang melibatkan sivitas akademika secara luas.

“Kami berharap Universitas Indonesia dapat berperan aktif dalam mendiseminasikan gagasan diplomasi parlemen ini serta memperkuat kerja sama melalui pelibatan sivitas akademika dalam
memberikan masukan terhadap isu-isu strategis ke depan,” kata Bramantyo.

Baca juga: Relawan Psikososial UI bantu korban banjir Sumatera

Sementara itu Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Untung Yuwono menegaskan kesiapan FIB UI untuk berperan aktif dalam penguatan bahasa dan kebudayaan Indonesia di tingkat global melalui berbagai skema kerja sama lintas fakultas dan kolaborasi internasional.

“Sebagai fakultas yang membawa ciri ke-Indonesiaan di Universitas Indonesia, FIB secara konsisten mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik dan diplomasi,
tanpa mengesampingkan bahasa Melayu sebagai akar sejarah dan kultural bangsa,” ujar Untung.

Secara umum, forum berharap tinggi bahwa penguatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja utama dalam forum parlemen regional, khususnya ASEAN bisa terealisasikan di masa depan.

Melalui Forum Bahasa Indonesia–Melayu, DPR RI melalui BKSAP menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan berkelanjutan yang mendorong penggunaan Bahasa
Indonesia secara lebih konsisten dan resmi di tingkat kawasan.

Langkah ini dipandang strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di
forum-forum internasional.