Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masykuri Abdillah, meminta agar seluruh hasil rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII harus dikawal ketat implementasinya hingga ke tataran pembuat kebijakan.
Dalam penutupan KUII VIII di Jakarta, Minggu malam, Masykuri menilai rumusan hasil KUII ke-8 ini merupakan yang paling komprehensif sepanjang sejarah penyelenggaraan kongres. Berbeda dengan kongres pertama pada 1945 yang berfokus pada pembentukan Partai Masyumi dan penguatan Resolusi Jihad, kongres kali ini membedah ragam persoalan secara menyeluruh, mulai dari sosial budaya, kesejahteraan ekonomi, keamanan politik, kebijakan luar negeri, hingga teknologi Artificial Intelligence (AI).
"Hasil rumusan ini harus disampaikan kepada pengambil kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan umat secara keseluruhan. Kalau hanya disimpan, itu tidak ada gunanya," katanya.
Guna memastikan rekomendasi tersebut berjalan, Masykuri mendorong Komisi Hukum dan Komisi Pengkajian MUI untuk terus melacak serta mengevaluasi regulasi yang diterbitkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif.
Dalam proses pengawalan tersebut, ia menegaskan bahwa MUI memposisikan diri sebagai entitas civil society yang hadir untuk memberikan kritik yang sehat dan berimbang.
"Kritik itu sebenarnya boleh karena itu adalah bagian dari partisipasi untuk mengevaluasi apakah kebijakan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Tetapi kritik yang dilakukan ormas Islam itu sifatnya konstruktif, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seperti partai oposisi," ujarnya.
Di ranah internal, Masykuri juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pengurus MUI agar mengedepankan etika organisasi.
Ia melarang keras pengurus mengeluarkan pernyataan atau fatwa kontroversial secara individual yang dapat memicu polemik di tengah masyarakat dan merendahkan marwah lembaga. Setiap sikap yang diambil harus melalui mekanisme rapat dan kajian komisi.
Masykuri juga menyoroti pentingnya edukasi di tingkat akar rumput. Ia mengusulkan inovasi penyusunan buku panduan khotbah Jumat oleh MUI Pusat yang berisi intisari dari hasil kongres dengan bahasa yang mudah dicerna masyarakat awam. Menurutnya, hal ini krusial untuk mengentaskan rendahnya literasi umat.
Ia juga memberikan catatan khusus terkait wacana pembentukan "Danantara Syariah" yang sempat mengemuka dengan kuat selama jalannya kongres.
"Hal ini perlu dikaji ulang dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk orang-orang yang sejak awal menekuni apa itu sebenarnya keuangan syariah. Jangan sampai ini hanya sekadar menggebu-gebu saja," ucap Masykuri Abdillah.
Baca juga: Ketua MPR soroti masalah mismanajemen dan krisis murid pesantren
Baca juga: DSN MUI dorong pembentukan Danantara Syariah dongkrak ekonomi umat
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
