Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer SUN Energy Emmanuel Jefferson mengatakan target pemerintah mengembangkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 gigawatt (GW) perlu diikuti regulasi yang lebih adaptif terhadap tingginya permintaan industri dan dukungan pembiayaan agar peluang investasi energi bersih dapat direalisasikan.
Jefferson menilai permintaan terhadap pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan regulasi, termasuk kuota PLTS atap.
"Jadi antrean orang pengen pakai atap itu lebih tinggi daripada kuota yang tersedia, bagaimana regulasi beradaptasi untuk mengakomodir demandnya, jadi itu regulasi bagaimana memfasilitasi dan termasuk juga insentif," kata Jefferson dalam acara BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan permintaan di sektor industri. Bahkan, pengembang kerap harus meminta calon pelanggan menunggu hingga siklus kuota berikutnya, sementara sebagian perusahaan telah mendapatkan target penggunaan energi bersih dari kantor pusatnya di luar negeri.
Dia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengejar target pengembangan EBT karena permintaan dari sektor swasta sebenarnya sudah terbentuk. Karena itu, target kapasitas energi bersih perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi swasta.
Selain regulasi, insentif dinilai masih diperlukan untuk mendorong elektrifikasi di sektor-sektor yang selama ini bergantung pada energi fosil. Salah satunya industri pertambangan yang ingin mengalihkan kendaraan operasional berbahan bakar diesel ke kendaraan listrik.
Baca juga: Kementerian ESDM: Pengembangan energi hijau butuh dukungan semua pihak
Baca juga: PLN sebut PLTP Gunung Ungaran masih tahap kajian
"Kalau industri pertambangan mau ganti mobil dari diesel ke listrik, belum ada insentifnya. Jadi buat mereka juga belum cukup dorongannya, bisa didorong lagi,” ujarnya.
Di sisi pembiayaan, SUN Energy melihat minat investor internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia sebenarnya cukup besar. Perusahaan mengaku bertemu dengan calon investor dari China, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa dan berbagai wilayah lainnya.
Namun, tantangannya adalah memastikan proyek yang tersedia memiliki tingkat keekonomian dan struktur risiko yang membuatnya layak dibiayai.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika suku bunga meningkat dan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Kondisi itu dapat meningkatkan biaya modal proyek dan membuat proyek yang sebelumnya dinilai layak secara finansial menjadi kurang menarik.
"Capex yang sama tahun lalu, tahun ini sudah naik 30 persen karena depresiasi saja. Dan dengan suku bunga naik, banyak proyek yang tadinya bankable bisa jadi tidak bankable,” ujarnya.
Untuk memperkuat keekonomian proyek, SUN Energy mendorong inovasi dalam pemberian insentif, termasuk skema berbasis kinerja pembangkit. Skema tersebut dapat memberikan insentif lebih besar kepada pembangkit yang mampu menjaga performa dan memasok energi secara optimal.
Dia mencontohkan pengalaman di Australia yang memberikan insentif kepada pembangkit yang memasok listrik ke jaringan berdasarkan kinerjanya. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam merancang kebijakan untuk mempercepat investasi energi terbarukan di Indonesia.
Menurut SUN Energy, percepatan pengembangan EBT tidak hanya bergantung pada penetapan target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah menciptakan ekosistem yang mempertemukan permintaan industri, kepastian regulasi dan pembiayaan yang kompetitif.
Baca juga: Pemerintah dorong pengembangan EBT di tengah gejolak geopolitik
Baca juga: Akademisi menilai kepastian pembeli listrik perkuat investasi EBT
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
