Solok (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan setidaknya 12 kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok mengalami kerusakan berat akibat bencana banjir bandang Senin (21/9/2026) malam.
“Kondisi ini memicu potensi kelumpuhan operasional dan pelayanan publik di wilayah ini. Pemerintah pusat siap membantu rehabilitasi pasca-bencana,” kata Mahyeldi di Kabupaten Solok, Selasa.
Baca juga: Akses jalan lintas mulai dipulihkan pascabanjir bandang di Solok
Mahyeldi mengatakan Pemerintah Kabupaten Solok tengah mencarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti dampak bencana alam.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian Dalam Negeri atas kondisi infrastruktur pelayanan yang rusak dampak bencana.
“Kita telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya. Laporan itu telah diterima oleh beliau secara langsung,” katanya.
Ia menyebut pemerintah pusat siap memberikan dukungan dari segi peralatan teknis maupun bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perkantoran.
Guna memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, Pemprov Sumbar bersama BNPB, Basarnas, Bappeda, dan instansi teknis lainnya juga menerjunkan tim untuk mengevaluasi kelayakan lokasi kompleks perkantoran Pemkab Solok.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan memetakan kondisi hulu dan tata guna lahan di kawasan kaki Gunung Talang.
Selain penanganan kantor pemerintahan, Pemkab Solok memfungsikan Rumah Dinas Wakil Bupati Solok sebagai tempat pengungsian sementara bagi sekitar 50 warga yang kehilangan tempat tinggal.
Baca juga: Polda Sumbar kerahkan 300 personel bantu penanganan banjir di Solok
Baca juga: TNI dikerahkan tangani becana banjir bandang di Solok
Berdasarkan data sementara, bencana ini berdampak pada 100 hingga 150 unit rumah warga dengan total masyarakat terdampak diperkirakan mencapai 300 jiwa.
Mahyeldi menegaskan pada masa tanggap darurat ini prioritas utama difokuskan pada keselamatan warga terdampak serta pemulihan sarana dan prasarana vital mendesak dengan mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Adapun akses jalan nasional dan jalan provinsi yang sempat tertutup kini telah dipulihkan dan dapat dilalui kendaraan secara bertahap.
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
