Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memperkuat arah kebijakan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa, menyatakan pemerintah memanfaatkan dinamika global yang terjadi untuk mempercepat berbagai kebijakan dan investasi di sektor energi bersih.
“Tapi di satu sisi kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy, dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan, seperti geothermal, solar untuk elektrifikasi, hidro, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut disusun secara komprehensif untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap energi nasional ke depan.
Baca juga: Pemerintah dorong efisiensi energi lewat transformasi budaya kerja
“Sehingga ini merupakan suatu langkah secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang tentunya akan menimbulkan dampak yang positif terhadap penggunaan energi kita ke depan,” kata Rosan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan energi menjadi bagian dari paket transformasi budaya kerja nasional dalam menghadapi dinamika global.
Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan stabilitas fiskal terjaga, serta ketersediaan energi yang aman.
Airlangga menjelaskan, pemerintah meluncurkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional yang mencakup efisiensi energi dan perubahan pola kerja yang lebih produktif serta berbasis digital.
Baca juga: Menaker segera umumkan SE imbauan WFH bagi perusahaan swasta-BUMN
Salah satu langkahnya adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan imbauan serupa bagi sektor swasta, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.
Dalam upaya memperkuat kemandirian energi, katanya pemerintah juga akan mengimplementasikan kebijakan biodiesel, B50 mulai 1 Juli 2026, yang diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil secara signifikan, serta menghemat anggaran subsidi energi.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
