Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi kasus dugaan keracunan program menu Makan Bergizi Gratis (MBG) atau basi yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada siswa di Kecamatan Pringgabaya.
“Terhadap informasi adanya menu MBG yang diduga basi dan disalurkan oleh SPPG di Kecamatan Pringgabaya, kami langsung menurunkan tim surveior,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Aries Fahrozi di Lombok Timur, Selasa.
Ia mengatakan tim telah turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung ke SPPG yang bersangkutan.
“Tim hari ini sudah turun lakukan klarifikasi, ke SPPG penyalur MBG yang diduga basi," katanya.
Selain itu, Lalu Aries juga menyinggung hasil investigasi Dinkes Lombok Timur terhadap salah satu SPPG yang sebelumnya diduga mendistribusikan susu kedaluwarsa kepada penerima manfaat program MBG.
Baca juga: Puskesmas Kadupandak catat 28 siswa keracunan mendapat perawatan
Berdasarkan hasil investigasi sementara, Dinkes menemukan indikasi bahwa SPPG tersebut memang mendistribusikan susu yang diduga telah kedaluwarsa.
“Dari hasil investigasi, memang diduga SPPG mendistribusikan susu kedaluwarsa. Sampelnya sudah kami ambil. Karena mulai dari perencanaan, pengemasan hingga pendistribusian dilakukan oleh pihak SPPG,” katanya.
Ke depan, Dinkes Lombok Timur akan terus berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Lombok Timur untuk memberikan rekomendasi terkait temuan-temuan hasil investigasi, baik menyangkut dugaan menu basi maupun susu kedaluwarsa yang didistribusikan oleh SPPG.
“Jalur komando SPPG berada di bawah BGN. Kami dari Dinkes Lombok Timur berperan dalam pembinaan dan pengawasan, sehingga temuan-temuan ini akan kami koordinasikan dengan pihak BGN,” katanya.
Baca juga: SPPG wajib buat perjanjian waktu konsumsi terbaik MBG dengan sekolah
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
