Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin menilai keberlangsungan pemupukan, pemanenan dan pemeliharaan merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas perkebunan sawit.
“Apabila kegiatan tersebut terhenti, dampaknya memang tidak langsung terlihat, tetapi akan menurunkan produksi dalam jangka menengah dan panjang,” kata Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal ini ia garisbawahi menyusul indikasi penurunan produktivitas kebun sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.
Sebelumnya, Agrinas Palma melaporkan membukukan surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar pada tahun buku 2025. Perusahaan juga menyebut telah mengelola sekitar 1,7 juta hektare lahan perkebunan sawit hasil penugasan negara.
Namun, menurut Zainal, capaian laba tersebut belum mencerminkan potensi ekonomi dari aset yang dikelola.
Ia menjelaskan dari total penugasan sekitar 4,11 juta hektare lahan, baru sekitar 1,7 juta hektare yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 730 ribu hektare yang telah ditanami sawit, sementara hingga pertengahan 2026 kebun yang benar-benar dikelola secara mandiri baru sekitar 168 ribu hektare.
Selain itu, sejumlah aspek legalitas lahan juga masih belum selesai, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, pelepasan kawasan hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Baca juga: Bungaran Saragih: Indonesia harus maksimalkan produktivitas sawit
Baca juga: PalmCo uji serangga penyerbuk Afrika tingkatkan produktivitas sawit
Lebih jauh, menurut dia, salah satu persoalan paling penting adalah indikasi penurunan produktivitas kebun secara signifikan setelah pengambilalihan.
Ia mengutip pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR beberapa waktu lalu yang menyebut produktivitas kebun yang sebelumnya mencapai sekitar 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun turun menjadi hanya sekitar 6-6,5 ton per hektare.
“Secara matematis, penurunannya mencapai sekitar 64-67 persen. Ini harus ditelusuri penyebabnya, apakah akibat menurunnya kualitas kebun atau terdapat persoalan dalam pengelolaannya,” katanya.
Zainal menilai indikator keberhasilan perusahaan perlu mencakup kejelasan legalitas lahan, luas tanaman menghasilkan, produktivitas per hektare, utilisasi pabrik kelapa sawit, penyelesaian konflik agraria, hingga besarnya penerimaan negara yang benar-benar dihasilkan.
“Pemerintah juga perlu menetapkan target yang terukur bagi manajemen Agrinas Palma dalam 1-2 tahun ke depan. Apabila produktivitas, kondisi pabrik, maupun transparansi pengelolaan tidak menunjukkan perbaikan, pemerintah harus berani mengevaluasi secara menyeluruh model penyerahan dan pengelolaan aset tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah sederhanakan regulasi percepat peremajaan sawit rakyat
Baca juga: Pakar ingatkan pemilihan mitra KSO pengaruhi produktivitas sawit
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
