Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan jika posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pascareformasi di bawah presiden merupakan hasil dari pertimbangan yang matang.
Hal itu ditekankan sejalan dengan wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
"Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, akan lebih baik jika masalah tersebut diperbaiki di internal bersangkutan, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, jika setiap muncul masalah kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, lama-kelamaan bukannya menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru. Terlebih apabila kementerian satu dengan kementerian lain juga sedang ada masalah.
Untuk itu, tambah Haedar, penempatan Polri di bawah kementerian justru akan memunculkan masalah ganda karena kementerian mana pun saat ini tidak ada yang tanpa masalah.
"Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, di situ memunculkan masalah ganda," tuturnya.
Ketimbang wacana penempatan Polri di bawah kementerian, Haedar menyarankan diterapkannya good governance atau tata kelola yang baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian.
Ia percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan berbagai pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.
Haedar berharap berbagai institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, maupun kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip tata kelola yang baik, semakin minim korupsi, serta melayani bangsa negara dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.
Ia juga meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri agar dengan saksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif.
Di sisi lain, Haedar menegaskan jika Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan, termasuk terkait dengan orang nomor satu di kepolisian, karena hal itu merupakan hak prerogratif dan kebijakan dari Presiden Prabowo.
"Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," imbuh Haedar.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
