Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah mulai mendorong pemanfaatan teknologi blockchain melalui tokenisasi aset dunia nyata atau real world assets (RWA) sebagai bagian dari agenda transformasi digital dan pembangunan nasional.
Rachmat mengatakan pemanfaatan tokenisasi RWA dinilai berpotensi memperluas akses investasi dan pembiayaan dengan memungkinkan berbagai aset, mulai dari surat berharga, komoditas, emas, properti hingga infrastruktur, direpresentasikan dalam bentuk token digital.
“Tokenisasi aset real world assets merupakan salah satu contoh konkret bagaimana blockchain dapat diterjemahkan menjadi salah satu instrumen penggerak teknologi digital,” kata Rachmat dalam acara Indonesia Blockchain Week 2026, di Jakarta, Rabu.
Rachmat menjelaskan dalam skema tersebut, aset yang sebelumnya membutuhkan modal relatif besar untuk dapat diakses investor dapat direpresentasikan dan dibagi dalam unit yang lebih kecil. Kondisi itu membuka peluang bagi investor kecil, menengah, maupun besar untuk berpartisipasi dalam ekosistem investasi digital.
Menurutnya, tokenisasi juga berpotensi meningkatkan likuiditas aset yang sebelumnya relatif sulit diperdagangkan sekaligus memperluas akses terhadap sumber pembiayaan.
Pemanfaatan blockchain, termasuk melalui smart contract, dapat mendukung proses transaksi dan pengelolaan hak atas aset secara lebih terstruktur. Namun, pengembangan ekosistem tersebut tetap membutuhkan kesiapan tata kelola, terutama terkait validitas dan legalitas aset yang menjadi dasar tokenisasi, infrastruktur, serta ekosistem pendukung.
“Karena itu arah ke depan bukan sekadar memperbanyak aset dan tokenisasi, tapi memperluas use case yang memiliki manfaat ekonomi yang jelas. Dengan kerangka tersebut, tokenisasi dapat berkembang semakin sehat,” katanya lagi.
Pemerintah menilai pemanfaatan blockchain perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, pemerintahan digital, serta tata kelola data yang lebih transparan.
Teknologi blockchain juga dapat mengurangi kesenjangan, karena dapat mempertemukan seluruh lini pelaku pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat internasional
Karena itu, perkembangan teknologi tidak hanya diarahkan untuk mengejar digitalisasi, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan, meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability, integritas, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi.
Rachmat mengatakan transformasi digital sendiri menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 sebagai pengungkit transformasi ekonomi dan tata kelola.
Dalam RPJMN 2025-2029, transformasi digital ditopang oleh tiga pilar utama, yakni masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital. Investasi teknologi baru, penguatan ekosistem data, riset, dan inovasi juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pemerintah menargetkan transformasi digital pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, dengan kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan mencapai sekitar 12-13 persen pada 2029.
Baca juga: Praktisi: Tokenisasi jadi motor pertumbuhan baru industri kripto
Baca juga: Bappenas: Indonesia punya modal kuat kembangkan ekosistem tokenisasi
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
