Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas upaya tersebut dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta pada Rabu.
“Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujar Mensos.
Rapat yang berlangsung pada tanggal 12–13 Agustus 2026 tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.
Agenda utama rapat ialah pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan pembangunan.
Baca juga: Gubernur: Pembangunan Sekolah Rakyat Pandeglang-Lebak rampung Mei 2027
Mensos mengatakan Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait.
Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.
Karena itu, rapat koordinasi menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya.
Baca juga: Kemensos apresiasi Sumenep siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen
Dalam rapat tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pembangunan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.
Gus Ipul menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan fasilitas pendidikan berasrama yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut progres pembangunan di sejumlah daerah telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan Sekolah Rakyat rintisan dapat berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen sehingga layanan pendidikan bagi para siswa tidak terputus.
“Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas,” kata Gus Ipul.
Baca juga: Pemprov beri 20 hektare, minta Mensos tambah Sekolah Rakyat di Sulsel
Baca juga: Kemensos targetkan 150 ribu siswa masuk Sekolah Rakyat pada 2027
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
