Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi sangat penting agar peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa.
Saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Kamis, Bahlil mengatakan, program hilirisasi yang saat ini dilaksanakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045.
"Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam," kata Bahlil.
Ia menyampaikan potensi hilirisasi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Program ini dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional.
Industrialisasi dan hilirisasi dinilai olehnya sebagai syarat mutlak bagi negara berkembang untuk bisa beralih menjadi negara maju.
"Dalam teori ekonomi tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Nggak ada itu," tegasnya.
Dalam hal peningkatan nilai ekspor sebuah komoditas, hilirisasi terbukti meningkatkan nilai ekspor sebuah komoditas hingga 10 persen.
Pada 2017, ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS. Setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada 2020, nilai ekspor nikel meningkat menjadi 33,9 miliar dolar AS.
Selanjutnya, Bahlil memberi contoh negara-negara yang berhasil menjadi maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi.
Ia menyinggung sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan Tiongkok, Finlandia, dan negara lain sebagai faktor penting pembangunan industri domestik.
"Pada abad ke 16 ketika Inggris menguasai industri sebagai bahan baku tekstil, Apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Nggak ada. Amerika pada abad 19, dia menerapkan pajak impor 45 persen, tujuannya apa, membangun industrinya dalam negeri," kata Bahlil.
Bahlil menambahkan, "Tiongkok pada tahun 80-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tapi TKDN 88 persen. Finlandia 60 persen sampai 70 persen Foreign Direct Investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, dan kemudian mereka menjadi negara hebat."
Ia menyatakan dalam pelaksanaannya hilirisasi harus berkeadilan dengan menempatkan kolaborasi investor, masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang saling menguntungkan.
Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata.
Baca juga: Menteri Bahlil: 18 proyek hilirisasi ciptakan ribuan lapangan kerja
Baca juga: Prabowo paparkan soal energi dan hilirisasi ke rektor dan guru besar
Baca juga: Menteri Bahlil sebut 18 proyek hilirisasi tinggal eksekusi
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
