Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, negara sukses ditentukan oleh efektivitas birokrasi dalam melayani rakyat melalui kebijakan publik.
"Di balik birokrasi berkinerja tinggi, terdapat keselarasan mendasar, orang-orang dengan pola pikir yang tepat, sistem yang gesit, dan hasil yang berfokus pada dampak di dunia nyata. Di dunia yang kompleks saat ini, keselarasan lah yang mengubah janji menjadi kemajuan," kata Rini dalam seminar internasional di Gedung Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jakarta, Senin.
Dalam seminar bertajuk Systemic Impact through Transformative Training, ia menyatakan kebijakan sering kali menghadapi kegagalan karena ketidakselarasan sumber daya manusia (SDM) dengan kebijakan yang telah dirancang dengan baik.
Baca juga: Menteri PANRB pastikan akselerasi reformasi birokrasi terus diperkuat
Mengusung semangat reformasi baru, Rini menyampaikan pemerintah telah menyiapkan program penyelarasan sebagai peningkatan terhadap SDM di lembaga atau kementerian melalui pilar kebijakan dan tata kelola.
Menurut dia, tata kelola yang tepat didasarkan kepada hasil yang bisa diukur, bukan semata pekerjaan rutin.
"Kebijakan harus dapat diimplementasikan dan tata kelola harus diukur berdasarkan hasil, bukan sekadar pekerjaan rutin. Tata kelola yang melibatkan warga negara. Kita harus merancang layanan untuk pengalaman warga negara, bukan untuk kemudahan birokrasi," ucapnya.
Guna memaksimalkan penyelarasan tersebut, Rini menegaskan reformasi yang sedang dibangun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerlukan modal SDM yang dilatih intensif pada sebuah ekosistem.
"Penyelarasan membutuhkan modal manusia, tetapi modal manusia tidak dapat dibangun bahkan dengan pelatihan terbaik sekalipun. Kita harus beralih dari pelatihan sebagai sebuah acara menjadi pembelajaran sebagai sebuah ekosistem," ucapnya.
Baca juga: Dua menteri bahas tata kelola baru di Kementerian PKP
Ekosistem yang tepat harus mengukur seberapa besar meningkatnya kesejahteraan masyarakat selepas mendapatkan pelatihan dan tidak mengukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti program tersebut.
Selain itu, dia memaparkan keberhasilan negara meraih kualitas birokrasi berkinerja tinggi dilihat pada pencapaian kepemimpinan strategis dan manajemen SDM di Indonesia telah menduduki peringkat kedua di ASEAN dan urutan ke-38 secara global pada 2024.
Data dari ASEAN Corporate University menunjukkan manajemen SDM di Indonesia menggunakan model 70 persen praktik, 20 persen pembelajaran sosial melalui pembinaan dan kolaborasi serta 10 persen pelatihan formal dan pekerjaan rumah tangga tradisional.
Rini mengharapkan seminar internasional dan kerja sama yang dibangun Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan German Institute of Development and Sustainability (IDOS) itu dapat mengembangkan transformasi pada ekosistem yang lebih luas untuk membentuk SDM berdaya saing unggul.
“Transformasi membutuhkan ekosistem yang lebih luas, ekosistem yang mirip dengan pemerintahan, sekolah-sekolah administrasi publik, inovator sektor swasta, mitra pembangunan, karena saat ini kemitraan kita semakin dibentuk bukan oleh logika donor-penerima, tetapi oleh penciptaan bersama dalam nilai publik," ujarnya.
Baca juga: MenPANRB tekankan pentingnya kompetensi digital bagi Praja IPDN
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
