Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pengajuan itu, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.
Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu bisa segera terealisasi.
Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian berjalan baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.
Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan lapas hingga kini belum dapat dilakukan.
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan dukungan dari Kemenko Kumham Imipas.
Lanosin Hamzah memohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.
"Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.
Selain itu, dia juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR minta Kemenkumham atasi overkapasitas
Baca juga: Overkapasitas alasan Lapas Bogor kesulitan kendalikan warga binaan
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang penting peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut.
Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.
Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, yaitu di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling.
"Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan kantor wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan.
Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi.
Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan
Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.
Baca juga: Imigrasi Kendari gelar eazy passport di Kolaka dan Kolaka Utara
Baca juga: Imigrasi buka eazy passport di SDN 1 Pangkalpinang
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
