Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan surat penetapan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa bulat dapat terbit pekan ini.
"Kalau nggak salah minggu ini ya, untuk menetapkan yang PE. Jadi kita pakai mekanisme PE dulu," ujar Budi di Jakarta, Senin.
Budi menjelaskan bahwa pasokan kelapa bulat di dalam negeri cukup banyak. Namun, lantaran lebih banyak untuk diekspor, maka jumlah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri pun berkurang, sehingga menyebabkan harga yang mahal di tingkat konsumen.
Oleh karena itu, Budi menyebut perlu diberlakukan PE agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
"Nanti kita atur dengan PE ini. Sebenarnya harapan kita itu kalau diatur dengan PE katakanlah sekian persen ya, otomatis kan saya pikir tidak semua jadi ekspor," katanya.
Baca juga: Mendag ungkap tujuan rencana penerapan pungutan ekspor kelapa bulat
Rencana penerapan PE untuk kelapa bulat akan diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.
Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.
Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.
Kemendag sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan para eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal.
Baca juga: Tidak ada penghentian ekspor kelapa bulat, harga dalam negeri tinggi
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
