Jakarta (ANTARA) - Setiap 7 April, dunia memperingati Hari Kesehatan Sedunia sebagai pengingat bahwa kesehatan bukan hanya urusan individu, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan komunitas global.
Peringatan ini, diharapankan, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum reflektif untuk meninjau kembali pelbagai tantangan kesehatan yang kian kompleks, mulai dari penyakit menular hingga meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) yang erat kaitannya dengan pola konsumsi masyarakat.
Di Indonesia, tantangan tersebut semakin nyata. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, serta maraknya konsumsi pangan olahan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) yang tinggi, telah mendorong peningkatan kasus obesitas, diabetes, hingga penyakit kardiovaskular.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari aspek literasi, khususnya literasi gizi, yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Di tengah kondisi tersebut, wacana penerapan kebijakan nutri-level oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi relevan untuk dicermati. Nutri-level sebagai bentuk pelabelan gizi pada bagian depan kemasan dirancang untuk menyederhanakan informasi kandungan nutrisi agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Melalui sistem kategorisasi berbasis warna dan huruf, kebijakan ini diharapkan mampu membantu konsumen dalam membuat pilihan pangan yang lebih sehat secara cepat dan praktis.
Kendati demikian, nutri-level tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal. Ini lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen edukatif yang mendorong perubahan perilaku, bukan sebagai jaminan mutlak atas kesehatan konsumsi. Tanpa disertai peningkatan pemahaman masyarakat, pelabelan semacam ini berisiko disalahartikan atau bahkan diabaikan.
Literasi gizi
Literasi gizi, sejatinya, menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Kebijakan seperti nutri-level hanya akan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tanpa literasi yang memadai, label gizi berpotensi berhenti sebagai simbol administratif, dibaca sekilas, tetapi tidak benar-benar dipahami maknanya.
Di sinilah peran negara menjadi krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai edukator. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan berjalan beriringan dengan upaya sosialisasi yang masif, sistematis, dan berkelanjutan.
Edukasi tidak cukup dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang justru paling terdampak oleh rendahnya kualitas konsumsi pangan.
Literasi gizi pun menuntut pendekatan lintas sektor. Keterlibatan tenaga kesehatan, dunia pendidikan, media, hingga pelaku industri pangan menjadi penting untuk membangun ekosistem yang mendukung perubahan perilaku.
Nutri-level seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang sadar, bukan hanya objek kebijakan.
Hak atas kesehatan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
