Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi pekerja keramba jaring apung di Waduk Cirata, Jawa Barat, agar mereka naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang berharap nantinya mereka dapat menjadi pemasok ikan ke dapur-dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Bank pemerintah itu boleh menyediakan KUR dengan bunga murah. Mereka ini didaftar, Pak Wabup Bupati, mana yang tidak punya dan mana yang punya (keramba jaring apung sendiri). Pak Wabup hebat kalau bisa mengembalikan mereka menjadi pemilik lagi, menjadi pengusaha," kata Nanik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin menjelaskan bahwa pada awalnya keramba jaring apung dimiliki oleh masyarakat setempat.
Namun, ketika usaha tersebut mengalami kerugian akibat kematian ikan secara massal, tingginya harga pakan, serta keterbatasan modal, para pemilik terpaksa menjual keramba mereka kepada para pemodal.
"Setelah dijual, mereka yang semula memiliki keramba ini, kemudian menjadi kulinya," kata dia.
Budi daya ikan dengan sistem keramba jaring apung di perairan seperti Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur dinilai bukan usaha yang mudah.
Petani ikan perlu menyiapkan modal awal sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk setiap siklus budi daya.
Sebagian besar modal tersebut dialokasikan untuk pembelian pakan ikan yang harganya fluktuatif. Masa panen umumnya berlangsung setiap tiga hingga enam bulan.
"Sekarang harga jual dengan harga pakan itu, mahal. Beda jauh. Jadi ada ketimpangan di situ," kata Asep, salah seorang pekerja keramba.
Selain faktor ekonomi, kendala juga datang dari faktor alam. Pada musim angin dan saat terjadi fenomena upwelling atau pembalikan massa air ketika pergantian musim, sisa pakan dan endapan di dasar waduk yang mengandung sulfur oksida (SO2) dapat terangkat ke permukaan.
Kondisi tersebut berpotensi meracuni ikan di dalam keramba yang tidak dapat berpindah tempat, sehingga meningkatkan risiko kematian massal dan kerugian bagi para pembudi daya.
"Kalau ada balikan air seperti itu, ikan-ikan mati semua, dan kami rugi," jelas Asep.
Adapun pada pertengahan 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat mencatat terdapat 86.437 unit keramba jaring apung di perairan Waduk Cirata.
Jumlah tersebut dinilai melampaui daya dukung waduk, sehingga berkontribusi terhadap pencemaran perairan akibat sisa pakan ikan.
Berdasarkan perhitungan daya dukung lingkungan, jumlah keramba jaring apung yang dinilai sesuai dan berkelanjutan adalah sebanyak 21.792 unit.
Ketika ditanya mengenai program makan bergizi gratis (MBG), Asep mengungkapkan bahwa kedua anaknya yang masih bersekolah di tingkat sekolah dasar telah menerima manfaat program tersebut di sekolah mereka.
Ia menambahkan bahwa sejak adanya MBG, anak-anaknya menjadi lebih rajin bersekolah.
"Jadi di sini (program MBG) memotivasi anak-anak. Kalau nggak sekolah, (mereka) nggak dapat MBG. Jadi mereka semangat sekolah karena MBG," kata Asep.
Baca juga: BGN: Penghentian MBG sampai satu bulan bukan penyesuaian normal
Baca juga: Langgar SOP, 40 SPPG di Lampung terima SP1 dari BGN
Baca juga: BGN tekankan penguatan rantai pasok penuhi kebutuhan MBG
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
