Komisi X DPR: Negara wajib hadir pastikan layanan pendidikan layak

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan negara berkewajiban hadir memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang layak, menyusul adanya dugaan sekitar 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.

“Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Lalu di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, informasi mengenai ratusan ribu anak tidak bersekolah itu merupakan isu yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.

“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Meskipun demikian, Lalu menegaskan bahwa data tersebut perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh, sebagaimana telah disampaikan pemerintah. Langkah itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah gratiskan biaya sekolah 24.481 siswa SMA/SMK

Menurut Lalu, pengecekan data juga penting dan harus melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu.

Berikutnya, Lalu Hadrian menekankan bahwa terlepas dari angka pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, hingga kondisi geografis masih menjadi hambatan utama.

Oleh karena itu, Lalu menyatakan bahwa Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan temuan itu sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” kata dia.

Baca juga: Gubernur ajak semua pihak bersama tingkatkan mutu pendidikan di Papua

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700 ribu anak Papua tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12).