Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan ekosistem perfilman yang memiliki tiga mata rantai utama yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan eksibisi atau penayangan harus berjalan seimbang agar industri film dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Menurut dia, persoalan utama perfilman nasional saat ini telah bergeser. Dia mengatakan jika sebelumnya tantangan terbesar berada pada kemampuan produksi, kini tantangan terbesar justru berada pada sektor hilir, yaitu distribusi dan akses terhadap ruang tayang.
"Kalau produksi tumbuh tetapi distribusinya tersumbat, maka industri tidak akan sehat. Film yang dibuat dengan biaya besar dan kreativitas tinggi tidak akan memiliki nilai ekonomi apabila tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan penonton," kata Lamhot saat rapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Padahal, dia menilai Indonesia saat ini sedang berada pada fase penting dalam perkembangan industri film. Dari sisi produksi, jumlah karya film nasional terus meningkat, kualitas kreator semakin berkembang, dan muncul banyak talenta baru dari berbagai daerah.
"Indonesia tidak kekurangan ide, tidak kekurangan kreator, dan tidak kekurangan cerita, yang menjadi persoalan adalah bagaimana karya-karya tersebut bisa bertemu dengan penonton melalui sistem distribusi yang sehat dan berkeadilan," katanya.
Sejumlah pelaku industri, kata dia, menyampaikan film yang telah memenuhi aspek legal, termasuk lolos sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF), masih menghadapi kesulitan memperoleh layar dan jam tayang yang layak di jaringan bioskop.
Dalam praktiknya, dia mengungkapkan bahwa banyak film lokal harus bersaing dalam kondisi yang tidak seimbang. Pasalnya, film dengan dukungan modal besar, jaringan promosi kuat, dan kedekatan dengan ekosistem distribusi memiliki peluang lebih besar mendapatkan layar utama dibandingkan film dari rumah produksi kecil.
"Masalahnya bukan hanya apakah sebuah film bisa tayang atau tidak, tetapi apakah film tersebut mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjangkau penonton," kata legislator yang membidangi urusan ekonomi kreatif itu.
Ketika akses layar hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, menurut dia, akan muncul risiko ketimpangan struktural dalam industri perfilman. Dia menilai pasar bioskop Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada sejumlah jaringan besar, yakni Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinépolis Indonesia.
Untuk itu, menurut dia, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis bioskop dan keberlangsungan ekosistem kreatif. Dia pun tak menampik bahwa mekanisme pasar tetap diperlukan, tetapi negara memiliki peran memastikan tidak terjadi praktik yang menghambat keberagaman karya dan kesempatan usaha.
"Industri kreatif membutuhkan kompetisi yang sehat. Negara tidak boleh membiarkan pasar berkembang tanpa pengaturan ketika ada potensi ketimpangan yang merugikan banyak pihak," ujar Lamhot.
Untuk itu, dia mengatakan revisi kebijakan perfilman ke depan harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk persoalan distribusi, akses layar, perlindungan kreator, dan penguatan industri kreatif nasional.
"Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan perfilman regional, tetapi itu hanya bisa terjadi jika seluruh rantai ekosistem berjalan adil, dari produksi sampai distribusi," ucap dia.
Baca juga: Komisi VII DPR: Perlu ada lembaga independen perfilman putus monopoli
Baca juga: DPR:Nobar Piala Dunia gerakkan ekonomi lokal masyarakat
Baca juga: Komisi VII: Siaran Piala Dunia di TVRI dorong perputaran ekonomi daerah
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
