Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan keandalan pasokan listrik nasional guna meningkatkan daya saing kawasan industri dan menarik lebih banyak investasi.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan HKI menilai gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurut dia, di tengah upaya Indonesia menjadi negara industri maju, pusat hilirisasi, basis manufaktur regional, dan tujuan investasi global, keandalan listrik dinilai telah menjadi fondasi utama daya saing ekonomi nasional.
Organisasi yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia tersebut menyatakan pasokan listrik memiliki peran vital bagi ribuan perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di sektor manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data hingga industri berteknologi tinggi.
Menurut dia, dalam industri modern proses produksi berlangsung secara terintegrasi dan berkesinambungan. Ketika listrik terputus, tidak hanya mesin yang berhenti beroperasi, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem produksi, merusak bahan baku, menunda pengiriman, menghambat rantai pasok, hingga menimbulkan biaya tambahan untuk pengoperasian sistem cadangan.
HKI menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi baru yang membutuhkan tingkat keandalan listrik sangat tinggi. Investasi pada sektor hilirisasi mineral, kendaraan listrik, pusat data, kecerdasan buatan (AI), industri petrokimia, hingga manufaktur berteknologi tinggi membutuhkan pasokan energi yang stabil.
Baca juga: HKI yakin investasi RI terus tumbuh di tengah pelemahan kurs
Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri untuk memperoleh wilayah usaha (Wilus) ketenagalistrikan, serta membangun pembangkit listrik sendiri sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.
“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan sendiri. Industri membutuhkan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara,” katanya.
HKI menegaskan usulan tersebut bukan untuk mengurangi peran perusahaan negara, melainkan memperkuat sistem melalui model yang lebih kolaboratif.
Dalam skema tersebut, perusahaan negara tetap menjadi tulang punggung jaringan nasional, sementara kawasan industri dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan energi, maupun energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem nasional.
Selain itu, HKI juga mendorong percepatan implementasi kebijakan yang memungkinkan kerja sama antar pemegang Wilus, perluasan skema wheeling listrik, penguatan pengembangan microgrid industri, serta fleksibilitas bagi kawasan industri untuk mengembangkan pembangkit berbasis gas bumi, energi terbarukan, dan teknologi penyimpanan energi.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam membuka ruang diskusi terkait penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan energi.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare.
Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang.
Baca juga: HKI dorong percepatan investasi pengembangan kawasan industri
Baca juga: HKI tekankan kawasan industri punya posisi strategis pacu ekonomi
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
