Komisi VII DPR dorong strategi baru bangkitkan kejayaan udang Lampung

1 month ago 20
“Lampung memiliki sejarah panjang sebagai pusat udang nasional. Meski demikian, masih banyak tambak di Lampung menggunakan metode tradisional yang rentan penyakit. Hal tersebut tentu harus diperbaiki,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melahirkan strategi baru guna membangkitkan kejayaan udang dari wilayah Lampung sebagai salah satu sentra terbesar di Indonesia.

“Lampung memiliki sejarah panjang sebagai pusat udang nasional. Meski demikian, masih banyak tambak di Lampung menggunakan metode tradisional yang rentan penyakit. Hal tersebut tentu harus diperbaiki,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ia mendorong para petambak beralih ke teknologi yang lebih baik guna mencegah kebocoran limbah dan memperkuat pembenihan lokal agar mendapatkan benur yang bebas patogen tanpa bergantung pada impor.

Pimpinan komisi yang membidangi urusan perindustrian itu lebih lanjut menyoroti kondisi ekspor udang asal Lampung yang sempat anjlok sepanjang tahun 2025.

Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena berbagai kombinasi masalah, seperti geopolitik perdagangan, isu keamanan pangan, kenaikan biaya produksi, hingga dampak ketergantungan yang tinggi pada pasar Amerika Serikat.

“Negara kompetitor, seperti Ekuador dan India, menawarkan harga yang lebih kompetitif. Ekuador, misalnya, memiliki biaya logistik yang lebih murah dan skala industri yang sangat efisien sehingga udang asal Lampung sulit bersaing secara harga di pasar global,” katanya.

Guna membantu permodalan, Chusnunia menyarankan penyatuan para petambak kecil ke dalam satu manajemen profesional dan mempermudah akses kredit usaha rakyat (KUR) khusus sektor perikanan dengan bunga rendah.

Sementara itu, terkait persoalan tingginya biaya produksi, dia menyebut perlu kebijakan energi khusus untuk sektor akuakultur dengan mendorong investasi pabrik pakan di wilayah Lampung.

Menurut Chusnunia, kebijakan itu diperlukan untuk mengurangi biaya logistik pakan yang selama ini menyumbang 60–70 persen biaya produksi.

Ia juga menyarankan pengalihan fokus sebagian ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi, tetapi regulasi lebih longgar, seperti China, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.

“Kita harus terus memaksimalkan perjanjian dagang. Misalnya, skema Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan negara-negara mitra agar mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat,” tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |