Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, meskipun pihak kepolisian telah menyatakan bahwa asap yang keluar bukan disebabkan oleh kebocoran tangki atau pipa, melainkan akibat dari proses pembersihan pipa, hal tersebut harus dijelaskan agar tak menimbulkan kekhawatiran.
“Tentunya harus ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan sendiri dan langkah mitigasi yang lebih jelas untuk memastikan keamanan lingkungan, mengingat lokasi pabrik berdekatan dengan permukiman padat penduduk," kata Chusnunia di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penelusuran harus dilakukan untuk memastikan tidak ada paparan zat berbahaya lanjutan yang berpotensi mengancam keselamatan warga, sekaligus sebagai bagian dari prosedur pengamanan insiden industri berisiko tinggi.
Selain itu, dia meminta perusahaan memberikan edukasi terhadap keselamatan pekerja, masyarakat sekitar yang terdampak, masyarakat yang melintas, sebagai bentuk kepatuhan regulasi industri.
"Kita bersama tentunya harus terus mendorong investasi yang sehat dan memprioritaskan keselamatan kesehatan masyarakat sekitar,” kata dia.
Sebelumnya, kepulan asap tebal berwarna kuning kecokelatan yang diduga akibat kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak, Sabtu (31/1), membuat panik warga Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kota Cilegon, Banten.
Seorang warga setempat mengaku, asap tebal tersebut membuat sejumlah warga panik dan mengalami gejala pusing, mual hingga muntah.
Pemerintah Kota Cilegon, Banten pun memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap aman setelah insiden kepulan uap berwarna oranye tersebut.
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan pihak perusahaan masih melanjutkan pemantauan sebagai bentuk kehati-hatian, meski hasil pengecekan awal memastikan tidak terjadi kebocoran pipa maupun tangki penyimpanan bahan kimia.
Baca juga: Komisi VII DPR dorong seluruh industri untuk beralih ke industri hijau
Baca juga: Wakil Ketum PAN sebut "reshuffle" hak prerogatif Presiden
Baca juga: Komisi VII hari ini rapat dengan ANTARA, TVRI, RRI, bahas proker 2026
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
