Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara umum menunjukkan kondisi anggaran DKI aman, meskipun terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Kalau dari sisi anggaran, semuanya sudah aman. Mandatory spending juga sudah aman, dan anggaran kita tidak berubah," kata Khoirudin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, DPRD DKI Jakarta bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dari segi anggaran, kata dia, tidak terdapat perubahan nilai APBD DKI Jakarta 2026, yakni Rp81,3 triliun. Selain itu, ketentuan mandatory spending juga telah terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.
Meski demikian, dia menekankan perlunya optimalisasi mekanisme shifting anggaran sebagai strategi menyikapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Yang menjadi catatan, apakah kita mampu memaksimalkan fasilitas shifting anggaran? Karena salah satu strategi untuk menambal pemotongan DBH adalah melalui shifting anggaran," ujar Khoirudin.
Dia menilai pengalihan anggaran melalui mekanisme tersebut dapat mendukung pembangunan di Jakarta, termasuk memastikan keberlanjutan layanan publik.
Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta mengharapkan tindak lanjut yang optimal dari hasil evaluasi Kemendagri tersebut sehingga pelaksanaan APBD 2026 tetap efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta, menurut dia, dapat menggunakan kesempatan itu untuk memaksimalkan layanan pendidikan dan kesehatan.
"Sehingga layanan kepada masyarakat tidak terganggu," pungkas Khoirudin.
Baca juga: Rano tegaskan anggaran KJP tidak dipangkas meski APBD berkurang
Baca juga: DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun
Baca juga: Anggaran subsidi pangan di Jakarta tak dipangkas
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
